Pilkada Kaltim 2024
Bawaslu Kaltim Tekankan Pentingnya Netralitas ASN, Sanksi Tegas Menanti Pelanggar
Bawaslu Kaltim tekankan pentingnya netralitas ASN, sanksi tegas menanti pelanggar.
Penulis: Muhammad Said | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung turut hadir dalam diskusi ngobrol politik yang dilaksanakan oleh Pokja 30 di Teras Samarinda, Jumat (4/10/2024) sore.
Ia pun memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan diskusi tersebut.
Galeh menjelaskan bahwa diskusi yang digelar para pemerhati politik ini adalah wajah pertarungan politik yang sebenarnya.
"Pertarungan politik itukan intinya edukasi dan pelajaran politik bagi masyarakat. Ruang-ruang ini kami harapkan munculnya partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk ikut berpatisipasi memberikan informasi dalam pilkada serentak pada 27 Nobember 2024," jelasnya.
Baca juga: Marak Kampanye Renteng pada Pilkada 2024, Bawaslu Kaltim Sebut Tidak Dibenarkan
Lanjut Galeh mengatakan, jika ruang diskusi seperti ini terus dilaksanakan, maka akan sangat baik bagi masyarakat.
"Karena setidaknya masyarakat punya pengetahuan untuk mengidentifikasi para calon yang layak untuk dipilih oleh mereka," tegasnya.
Sementara terkait netralitas ASN, Galeh menjelaskan, hal tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan.
"Jelas ASN tidak boleh mengikuti kampanye, karena seorang ASN harus netral," tegasnya Galeh.
Jadi setiap pasangan calon dilarang melibatkan ASN dalam kegiatan.
Baca juga: Bawaslu Kaltim Buka Perpanjangan Pendaftaran Pengawas PTPS untuk Pilkada 2024
Kata-kata melibatkan ini bersifat aktif, sedangkan dalam kegiatan kampanye terbatas.
"Apabila terjadi pelanggaran yang terlibat dalam kampanye, maka akan tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
"Ketika ada ASN melakukan kegiatan kampanye, kami tetap akan memproses penanganan sesuai dengan aturan, karena itu menjadi tangung jawab kami untuk melakukan pengawasan kepada ASN," tutupnya Galeh. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.