Tribun Kaltim Hari Ini
Tunggu Titah Megawati, Signal PDIP Merapat Menguat, 3 Kader Diisukan Masuk Kabinet Prabowo
Muncul tiga nama politisi PDIP yang digadang-gadang menjadi menteri Prabowo, yakni Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Olly Dondokambey.
TRIBUNKALTIM.CO - Muncul tiga nama politisi PDIP yang digadang-gadang menjadi menteri Prabowo.
Ketiganya adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Olly Dondokambey.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pihaknya tinggal menunggu keputusan resmi dari Megawati mengenai sikap dan posisi partai lain terhadap pemerintahan tahun mendatang.
Ia memastikan PDIP akan tegak lurus dengan kebijakan sang ketua umum.
Baca juga: Isu PDIP Dapat Jatah 2 Menteri Jelang Pertemuan Prabowo - Megawati, Jawaban Puan dan Said Abdullah
“Belum sama sekali. Baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai, dan tidak ada instruksi dari ibu ketua umum. Kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh ibu ketua umum," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (4/10/2024).
Terkait peluang Budi Gunawan, Azwar Anas dan Olly yang bakal menjadi perwakilan PDIP di kabinet sPrabowo, Said menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Megawati.
"Belum ada sinyal dari Ibu ketua umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum," ujar Said Abdullah, Kamis (3/10/2024).
Berdasarkan informasi yang beredar, kursi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan diberikan kepada Budi Gunawan, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diduduki Azwar Anas, dan satu jabatan lainnya bakal ditempati Olly Dondokambey.
Sementara Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, buka suara mengenai isu Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan akan menjadi menteri di kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Azwar Anas merupakan kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Sementara Budi Gunawan adalah ajudan saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI.

Dia disebut disebut-sebut merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP itu.
Deddy mengatakan, PDIP belum membahas mengenai kemungkinan kadernya menjadi menteri di kabinet Prabowo.
"Ya tanya sama yang menyebutkan, kita belum pernah sampai ke sana," kata Deddy, kepada Tribunnews.com pada Jumat (4/10/2024).
Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara ini menegaskan, keputusan untuk bergabung dengan Pemerintahan Prabowo adalah hak prerogatif Megawati.
Deddy menjelaskan, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo akan membahas persoalan yang fundamental.
"Pertemuan ini kan lebih kepada pertemuan silaturahmi yah, silaturahim. Dan soal-soal yang bersifat fundamental lah, bukan yang terlalu teknis gitu lho," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani mengatakan, Megawati dan Prabowo kemungkinan akan bertemu Prabowo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
Namun, jadwal pertemuan masih didiskusikan
"Beliau berdua (Megawati dan Prabowo) sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat," kata Puan usai pelantikan Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). "InsyaAllah (sebelum 20 Oktober 2024)," imbuh Puan.
Puan tak menyebutkan secara rinci terkait lokasi pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Gerindra itu.
Ia menyebut, keduanya kemungkinan bertemu di kediaman Prabowo di Kertanegara atau Hambalang.
Bahkan, tak menutup kemungkinan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
"Bisa juga (di Jalan Teuku Umar). Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja," ujar putri Megawati itu.
Puan menyebut, Megawati kemungkinan akan kembali memasak dan menghidangkan nasi goreng saat berjumpa dengan Prabowo.
Sebelumnya, menu serupa pernah dihidangkan Megawati saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar pada Juli 2019 lalu.
Pada saat itu, Prabowo memuji masakan Megawati dan mengaku menyukai nasi goreng yang dihidangkan.
Baca juga: Meutya Hafid Dipastikan Diusulkan oleh Golkar untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
"Masih dipikirkan (bakal memasak nasi goreng lagi atau tidak), tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai," ungkit Puan.
"Jadi, mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi," sambungnya.
Sebelumnya, Prabowo sendiri juga mengatakan dirinya akan bertemu dengan Megawati sebelum pelantikan presiden.
"Insyaallah, mudah-mudahan sebelum pelantikan (pertemuan dengan Megawati)," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Respons Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespons isu tiga nama politisi PDIP yang digadang-gadang menjadi menteri di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI itu mengakui belum mengetahui kabar tersebut.
"Kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau engga," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Dasco mengakui akan bertemu dengan Prabowo Jumat.
Dia menyebut akan menanyakan kepastian politisi PDIP menjadi menteri.
Golkar Minta Lebih 5 Kursi
Sekretaris Jenderal Golkar M Sarmuji berharap, partainya mendapat lebih dari lima kursi menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan, banyak kader Golkar yang dinilai profesional dan bisa menduduki posisi menteri mengingat Prabowo akan membentuk zaken kabinet.
Untuk diketahui, zaken kabinet adalah kabinet yang susunan menterinya berasal dari kalangan profesional atau ahli, bukan semata-mata perwakilan partai.
Sarmuji menegaskan, Golkar sudah mengidentifikasi kader-kadernya yang bakal diajukan sebagai calon menteri.
Namun, partai berlambang pohon beringin tersebut menyerahkan keputusan menteri kepada Prabowo mengingat hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri berada di tangan presiden.
“Saya berdoa lebih tapi kan kita enggak tahu Pak Prabowo maunya berapa tapi doa saya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat,” ujar Sarmuji dikutip dari Kompas.com, Rabu (2/10/2024).
Baca juga: Komposisi Kabinet dan Calon Menteri Prabowo-Gibran yang Mengemuka Jelang Pelantikan Presiden 2024
Golkar usulkan Meutya Hafid
Sebagai partai yang mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sarmuji mengatakan, Golkar telah mengusulkan nama Meutya Hafid sebagai calon menteri di pemerintahan yang akan datang. Meski begitu, Golkar menyerahkan keputusan Meutya akan ditempatkan pada posisi apa kepada Prabowo.
Sarmuji menambahkan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga sudah berkomunikasi dengan Prabowo soal siapa saja yang dicalonkan menjadi menteri.
Namun, ia enggan membeberkan siapa saja kader Golkar yang akan menduduki kursi menteri di pemerintahan mendatang.
Menurut kabar yang beredar, Meutya akan ditempatkan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Sepanjang 2014-2024, posisi Menkominfo dijabat secara definitif oleh Budi Arie Setiadi pada 2023- 2024, Johnny G Plate pada 2019-2023, dan Rudiantara pada 2014-2019.
“Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang menentukan,” ujar Sarmudi dikutip dari Kompas.com, Rabu.
Di sisi lain, Sarmuji menegaskan, andaikata Golkar mendapat banyak posisi menteri di pemerintahan Prabowo, hal ini bukanlah bentuk tukar guling dengan jabatan Ketua MPR.
Untuk diketahui, Ketua MPR 2019-2024 yang diduduki oleh kader Golkar Bambang Soesatyo kini dijabat oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Sarmuji berdalih, jika banyak kader Golkar ditunjuk sebagai menteri, artinya partai ini memiliki teknokrat-teknokrat yang dapat mengisi zaken kabinet Prabowo.
“Sebetulnya bukan soal ganti-mengganti ya, tapi saya meyakini Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak terisi kaum teknokrat, orang yang dalam perjalanan karier politiknya ditempa dalam teknokrasi,” imbuhnya dikutip dari Antara, Rabu.
Meutya Hafid berdalih belum dengar kabar jadi Menkominfo
Saat ditemui usai pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10), Meutya berdalih ia belum mendengar kabar bahwa dirinya akan menjadi Menkominfo di pemerintahan Prabowo.
Ia meminta awak media untuk menunggu kepastian tersebut sambil menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9) tidak membahas soal posisinya di kabinet.
Meutya berdalih, ia datang ke Hambalang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024.
Komisi tersebut adalah mitra kerja Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Belum ada dan saya kan enggak terlibat dalam pembahasan menteri. Itu prerogatif presiden, jangan diduga-duga. Kita tunggu saja nanti,” ucap Meutya.
PAN Minta Lebih Banyak
Partai Amanat Nasional (PAN) menginginkan dapat jatah menteri yang lebih banyak di Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Ya kalau kita sih maunya sih sebanyak-banyaknya lah. Kan karena kita sudah 15 tahun dengan beliau (Prabowo)," kata Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Eko menegaskan, PAN sangat setia mendukung Prabowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
"Kita sudah banyak menemani lah Bapak Prabowo dari 3 periode sebelumnya," ujar anggota DPR 2024- 2029 ini.
Karenanya, dia menganggap wajar apabila PAN mendapatkan jatah kursi menteri yang signifikan nantinya.
"Tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo," ucap Eko.
Dia menuturkan, PAN memprioritaskan Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai menteri.
Namun, beberapa kader PAN yang berkompeten juga turut diusulkan untuk menjadi menteri Prabowo.
"Ya artinya kan (Zulhas) pastinya akan diprioritaskan. Kalau pun dapat ya itu adalah kita akan wakafkan untuk orang-orang yang berkompeten di bidangnya," ucap Eko.
Eko menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan rencana Prabowo untuk membentuk zaken kabinet di pemerintahannya.
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.