Yusuf Kritik Rencana KPU Bontang Gelar Debat Pilkada 2024 di Samarinda dan Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, mengkritik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana menggelar debat kandidat Pilkada 2024 di Samarinda dan Jakarta. 

Ia menilai langkah tersebut mengurangi akses masyarakat Bontang untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi yang penting ini.

Yusuf mengungkapkan bahwa debat yang digelar di luar Bontang menghilangkan kesempatan bagi warga untuk mendengarkan secara langsung visi dan misi para calon kepala daerah. 

"Masyarakat Bontang berhak mendapatkan akses untuk menilai siapa yang layak memimpin mereka. Debat di Bontang sangat penting untuk memberi mereka suara dalam proses ini," ujarnya, Selasa (15/10/2024).

KPU Bontang sebelumnya mengumumkan bahwa alasan pemindahan debat adalah demi efisiensi anggaran. 

Baca juga: KPU Gelar Debat Pilkada Bontang 2024 di Jakarta dan Samarinda, Alasan Hemat Anggaran

Baca juga: Dandim Letkol Aryo Bagus Daryanto Tekankan Netralitas TNI dalam Pengamanan Pilkada Bontang 2024

Ketua KPU Bontang, Muzarroby Renfly, menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan debat di Bontang bisa mencapai Rp2 miliar, sementara dengan lokasi baru, anggaran dapat ditekan. 

Namun, Yusuf menegaskan bahwa biaya bukanlah alasan yang cukup kuat untuk mengabaikan partisipasi masyarakat.

“Memang penting untuk menjaga efisiensi anggaran, tetapi seharusnya KPU mempertimbangkan dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat. Masyarakat perlu mendengar langsung paparan calon pemimpin mereka agar dapat memilih dengan bijak,” tegas Yusuf.

Anggota DPRD dari PKB ini juga mengingatkan pentingnya sosialisasi dan edukasi politik. 

Baca juga: Kampanye Pilkada Bontang Paslon Neni-Agus, Warga Aspirasikan soal Penanganan Banjir

Ia berharap KPU dan pihak terkait lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, agar mereka dapat bersiap dengan baik menghadapi Pilkada.

"Debat kandidat seharusnya bukan hanya menjadi ajang bagi para calon untuk berorasi, tetapi juga sebagai platform untuk menyampaikan rencana yang konkret dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)