Asisten 1 Pemkab Mahulu: Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang Harus Berlandaskan Good Governance

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Asisten 1 Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menegaskan pentingnya pengelolaan kontrak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

“Mengingat kontrak pengadaan barang/jasa tidak hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga harus dilihat sebagai instrumen pengelolaan risiko,” katanya, Rabu (16/10/2024). 

Ia menekankan bahwa teori manajemen kontrak mengajarkan pentingnya memperhitungkan berbagai potensi risiko sejak awal. 

"Kontrak yang baik adalah kontrak yang memperhitungkan berbagai potensi risiko sejak awal, baik dari sisi teknis, hukum, maupun keuangan," ujarnya.

Baca juga: Gelar Workshop Pengelolaan Kontrak Pengadaan, Pemkab Mahulu Tekankan Pentingnya Patuh pada Regulasi

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan kontrak harus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

 "Dalam hal ini, kontrak harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas," jelasnya.

Menurutnya, penerapan prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan kontrak, tetapi juga memastikan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik dapat tercapai secara optimal. 

"Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan kontrak dapat berjalan lebih baik, dan tujuan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik dapat tercapai dengan optimal," imbuhnya.  

Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. 

"Kita harus benar-benar memahami dan melaksanakan pengelolaan kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkapnya.

Ia juga menyebut peran penting Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengelola kontrak.

 "Setiap PPK, PA, dan KPA memiliki peran penting dalam mengelola kontrak ini," tegasnya.

Ia berharap kedepannya Mahulu bisa meningkatkan kapasitas para pejabat terkait. 

"Saya yakin, dengan pengetahuan dan keterampilan yang ditingkatkan, kita bisa berperan lebih baik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," pesannya. (*)