Pengamat Unmul Kritik isu Kesejahteraan Rakyat yang Diusung Paslon Pilgub Kaltim di Visi–Misi

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Jelang debat pasangan calon (paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim 2024 tentunya ada hal yang mestinya diperhatikan kedua kandidat.

Diketahui, dua pasangan calon (paslon) Pilgub Kaltim 2024, nomor urut 1 (satu) Isran Noor–Hadi Mulyadi dan nomor urut 2 (dua) Rudy Mas'ud-Seno Aji nantinya akan memaparkan visi–misi serta saling adu gagasan.

KPU sendiri mengangkat tema terkait “Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Kritik kepada dua kandidat Pilgub Kaltim disampaikan Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang juga Pengamat Sosial, Dr. Sri Murlianti, S.Sos., M.Si,.

Isu kesejahteraan yang ada pada visi–misi keduanya menjadi hal yang patut dikupas lebih dalam di arena debat kandidat perdana, Rabu 20 Oktober 2024 besok.

Menurut Sri, keduanya harus menjelaskan apa itu ekonomi inklusif yang dimaksudkan karena keduanya sama-sama mengusung ekonomi inklusif dalam visi–misi mereka. 

Baca juga: Jelang Debat Pilkada Kaltim 2024, Berikut Larangan bagi Paslon dan Pendukung

Baca juga: 6 Kelompok Relawan Se-Kalimantan Timur Deklarasi Menangkan Rudy-Seno di Pilkada Kaltim 2024

“Dari segi konseptual sangat idealis, seakan-akan semuanya akan membawa Kaltim keluar dari ekonomi eksklusif, ekonomi ekstraktif berbasis SDA terutama tambang batubara, yang selama ini terbukti hanya memperkaya geng-geng politik oligarki,” ungkapnya.

Jika yang dimaksud ekonomi inklusif itu adalah bagian dari perjuangan transisi energi menjadi green energy, maka harus dijelaskan bagaimana mau mengatasi krisis pekerjaan pada tenaga kerja tambang batubara?

Lalu, bagaimana dan apakah ada lapangan pekerjaan baru pagi para pekerja tambang.

Tentu sumber-sumber ekonomi dan pekerjaan baru mesti dilakukan untuk menggaransi transisi energi kotor ke energi bersih, agar tidak menimbulkan krisis bagi keluarga-keluarga karyawan di sektor ini. 

Tak hanya itu, jika mau mengaitkan ekonomi inklusif dengan kesejahteraan masyarakat maka pilihannya apa? 

Contoh, sawit, pertanian konvensional, manufaktur atau industri jasa? Yang mana. 

“Sampai sejauh mana pilihan itu bisa mensejahterakan Kaltim? Kalau pilihannya sawit, keduanya (paslon) harus menjelaskan bagaimana menyelesaikan sengkarut dua problem besar di industri perkebunan sawit, soal perampasan lahan-lahan masyarakat oleh perusahaan kelapa sawit yang membuat masyarakat lokal tetap miskin,” tegas Sri.

Serta, menurut Sri, soal budaya kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih mengadopsi sistem kerja kolonial yang sangat menindas pekerja, terutama buruh-buruh kebun yang mayoritas dari Provinsi NTT atau NTB. 

Ada banyak sengkarut persoalan ekonomi sawit yang tampak diwacanakan menjadi primadona baru ekonomi Kaltim.

Jika memang ada sektor lain, paslon tentu harus memberi penjelasan strategi dan problem solving-nya untuk memastikan tidak menimbulkan sengkarut masalah-masalah baru bagi masyarakat Kaltim. 

Sri melanjutkan, soal keadilan tenaga kerja juga harus jadi isu sangat penting dalam tema kesejahteraan masyarakat.

Calon kepala daerah yang bakal jadi pemimpin, mesti tahu bagaimana Kaltim sebagai pusat industri ekstraktif penyokong devisa nasional tetapi tingkat penganggurannya tinggi.

Bahkan di kantong-kantong kota Industri seperti Balikpapan, Bontang dan Samarinda. 

Artinya apa? Selama puluhan tahun industrialisasi di Kaltim, belum menghadirkan keadilan kerja untuk masyarakat lokal.

Industrialisasi dengan devisa yang besar, selama puluhan tahun belum bisa memberantas kesenjangan kualitas dan kompetensi pekerja lokal di hadapan pekerja migran. 

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam Publikasi Statistik Daerah 2024.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. 

Pada Agustus 2023, TPAK Kaltim sebesar 65,57 persen atau 1,95 juta. 

Dari kelompok angkatan kerja tersebut, 1,85 juta jiwa aktif bekerja dan sisanya 103,6 ribu lainnya menyandang status pengangguran.

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedelapan.

Terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Surat Suara Pilkada Kaltim 2024 Dicetak di Semarang, KPU Ungkap Sudah Dikirim

TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Dalam laporannya, TPT Kaltim pada Agustus 2023 sebesar 5,31 persen, artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 5-6 orang yang menganggur.

Sedangkan untuk yang termasuk dalam bukan angkatan kerja, pada 2022 tercatat 1.009.591 juta jiwa. 

Angkanya naik pada tahun 2023 dengan 1.024.277 juta jiwa.

Dengan rincian pada 2023, yakni 265 ribu orang sekolah, 641 ribu mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya 117 ribu orang.

Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai TPT antarwilayah. 

Pada 2023, nilai TPT tertinggi berada di Bontang mencapai 7,74 persen. Sedangkan TPT terendah di Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 2,07 persen.

Menurut sektor usaha, tenaga kerja paling banyak terserap ada pada sektor perdagangan yaitu 20,33 persen dengan 364.485 ribu jiwa. 

Disusul pertanian di posisi kedua dengan serapan tenaga kerja 19,74 persen dengan 354.868 ribu jiwa.

Di sisi lain, pertambangan yang merupakan leading sectors dalam perekonomian di Kaltim, relatif lebih sedikit dalam menyerap tenaga kerja. 

Pertambangan catatkan serapan tenaga kerja di urutan ketiga dengan 154.128 ribu. 

Berdasarkan status pekerjaan, lebih dari separuh tenaga kerja di Kaltim adalah buruh, karyawan atau pegawai, persentasenya 52,07 persen.

Sepertiga penduduk yang bekerja, memiliki status usaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tetap.

Sedangkan sisanya, bekerja sebagai pekerja bebas serta pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Terbukti tenaga profesional skill tinggi masih selalu datang dari luar Kaltim, apa solusinya? saya kira itu hal-hal krusial jika mau mengangkat isu kesejahteraan Kaltim,” tukasnya.

“Keadilan kesempatan kerja harus dihadirkan karena angka pengangguran Kaltim sangat tinggi,” sambungnya.

Sri melanjutkan, belum lagi yang tampak di publik soal penyerobotan lahan oleh perusahaan 

Pemerintah saat ini dan ke depan mesti menghadirkan penyelesaian pencaplokan tanah tanah masyarakat lokal/adat oleh perusahaan HTI monokultur: ekaliptus, perkebunan sawit; yang sudah berlangsung sejak orba (orde baru) dan menyengsarakan masyarakat sekitar perkebunan.

“Terakhir, keadilan mendapatkan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok juga mesti jadi fokus, karena di desa-desa pedalaman pendidikan dasar saja masih menjadi masalah besar,” tegasnya. (*)