Gaji Guru Naik 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti Sebut Sudah Ada Anggarannya

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar gembira, gaji guru naik pada tahun 2025.

Kabar gaji guru bakal naik itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti,.

Katanya, pemerintah telah menganggarkan dana untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan guru.

Dana tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Baca juga: Program Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Kaji Ulang Kurikulum Merdeka, UN, Zonasi

"Saya belum bisa menyebut angkanya, tetapi sudah ada anggarannya di tahun baru 2025.

Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru," kata Prof. Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Ada program percepatan terhadap kesejahteraan guru

Prof. Mu'ti mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memang memiliki quick win atau program percepatan terhadap kesejahteraan guru.

 Ia pun berharap peningkatan kesejahteraan guru itu akan bersamaan dengan meningkatnya semangat untuk mendidik para siswa.

"Harapannya itu ya kesejahteraan meningkat diikuti dengan semangat untuk mendidik yang meningkat pula," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) akan segera menagih janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan tambahan penghasilan bagi guru. 

P2G Satriwan Salim mengatakan, janji itu akan langsung ditagih ketika Prabowo dan Gibran sudah dilantik pada Oktober mendatang. "P2G insyaAllah nanti akan menagih janji politik Prabowo Gibran.

Satu jam setelah Prabowo Gibran dilantik P2G Pak Iman sebagai bidang Advokasi P2G langsung akan bersuara," kata Satriwan dikutip dari siaran YouTube P2G, Senin (16/9/2024).

Menurut Satriwan, Presiden Prabowo sudah berjanji untuk masuk memberikan tambahan penghasilan pada guru sebesar Rp 2 juta per bulan. 

Ia pun berharap Prabowo dan Gibran nantinya bisa menepati janji untuk memberikan tambahan penghasilan pada guru.

"Karena janji tersebut sudah disampaikan di depan para guru," ucap dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti Kaji Ulang Kurikulum Merdeka, UN, Zonasi

Menteri Abdul Mu'ti belum menentukan sikap mengenai kelanjutan Kurikulum Merdeka yang merupakan kebijakan program pembelajaran Mendikbudristek pendahulunya, Nadiem Makarim.

Ya, Abdul Mu'ti mengatakan, Kemendikdasmen yang baru dipimpinnya bakal melakukan kajian secara menyeluruh terlebih dulu mengenai hal itu.

 "Kami juga harus mengkaji, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru.

Bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya, kan juga dalam praktiknya juga belum semuanya sudah diterapkan," tutur Abdul Mu'ti usai Serah Terima Jabatan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Baca juga: Harta Menteri di Kabinet Merah Putih, Airlangga Hartarto Terkaya, Yusril Ihza Mahendra Paling Miskin

Dirinya mengaku tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kelanjutan Kurikulum Merdeka.

Meski saat ini banyak perdebatan di publik mengenai kurikulum yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim ini.

"Jadi, kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat," ucapnya.

Hal yang sama, kata Abdul Mu'ti, bakal dilakukan terhadap kebijakan Ujian Nasional (UN) dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," katanya.

Kemendikdasmen, menurut Abdul Mu'ti, bakal melibatkan para ahli dan praktisi pendidikan dalam memutuskan kelanjutan program-program tersebut.

"Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan," ucapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan program wajib belajar 13 tahun akan segera diterapkan yang terdiri dari 12 tahun pendidikan formal dan tambahan masa pendidikan prasekolah atau PAUD karena dianggap sebagai pondasi penting untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. 

Diketahui, Prabowo Subianto selaku Presiden baru Indonesia telah melantik para menteri, wakil menteri hingga kepala lembaga negara, untuk Kabinet Merah Putih (KMP) yang dipimpinnya.

Sebanyak 48 menteri, 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri yang telah dilantik.'

Dalam KMP, Prabowo merubah nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  

 Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga nomenklatur, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Profil Abdul Mu'ti 

Abdul Mu'ti merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Dilansir berbagai sumber, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M. Ed lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 2 September 1968. 

Ia mengenyem pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang dan lulus pada tahun 1991.

Kemudian, Abdul Mu'ti menyelesaikan pendidikan magister di Flinders University, South Australia pada 1998.

Setelah itu, dirinya melanjutkan ke jenjang doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada 2008. 

Adapun Abdul Mu'ti menjadi anggota Muhammadiyah sejak 1994.

Pada periode 2000-2002, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris PMW Jateng.

Kemudian, menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2002-2006).

Serta menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah (2005-2010).

Selain itu, Abdul Mu'ti adalah anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme dan Masyarakat Eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Abdul Mu'ti juga merupakan Wakil Sekretaris Agama Kontra Terorisme dan Sekretaris Dewan Nasional Intelektual Muslim Indonesia.

Pada tahun 2018, dirinya masuk ke dalam daftar 200 mubaligh yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama.

Sementara itu, pada 2 September 2020, Abdul Mu'ti dikukuhkan sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendikdasmen: Dana Kesejahteraan Guru Sudah Dianggarkan di 2025", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/201330871/mendikdasmen-dana-kesejahteraan-guru-sudah-dianggarkan-di-2025.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Abdul Mu'ti Bakal Kaji Ulang Kurikulum Merdeka UN hingga Zonasi Buatan Nadiem Makarim

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram