Ibu Kota Negara
Pemprov Kaltim Berharap Kehadiran IKN Bisa Membantu Kejar Target Realisasi Investasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kehadiran IKN bisa membantu merealisasikan target investasi di Kaltim.
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kehadiran IKN bisa membantu merealisasikan target investasi di Kaltim.
Pemerintah berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa mendatangkan banyak investasi.
Tak hanya di IKN, tetapi juga di kota-kota lain di Kalimantan Timur.
Pembangunan IKN dinilai sebagai magnet baru yang mampu mendorong investasi di Kaltim.
Baca juga: Januari 2025 IKN Nusantara di Kaltim Bakal Tambah Ramai, Kesempatan Bagi Dunia Perhotelan
Oleh karena itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Fahmi Prima Laksana optimistis investor dalam negeri, dan investor asing tertarik berinvestasi di Kaltim.
Selain itu, kehadiran IKN juga diharapkan dapat membantu Kaltim mengejar target realisasi investasi tahun 2024 mencapai nilai Rp 76,02 triliun.
Sementara, capaian realisasi investasi Kaltim per September 2024 senilai Rp 14,8 triliun.
Angka ini mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 14,267 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 555,4 miliar.

Sedangkan realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai Rp 55,82 triliun.
Terdiri dari PMDN Rp 38,65 triliun, dan PMA Rp 17,16 triliun.
Fahmi optimistis, realisasi investasi di Kaltim hingga Desember 2024 akan mencapai target tersebut.
Bahkan mungkin, bisa melebihi angka Rp 76,02 triliun.
Baca juga: Mencetak Pemandu Ekowisata untuk IKN Nusantara, Libatkan 25 Pemuda
Hal ini karena rekam jejak capaian realisasi investasi Kaltim cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.
"Sejak tahun 2020, realisasi investasi Kaltim terus mengalami peningkatan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan," ujar Fahmi, dikutip Kompas.com, Jumat (25/10/2024).
Kendati demikian, Fahmi mengakui, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi seperti kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur penunjang investasi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.