Sampai Berungkali Diucapkan, Menteri PU Sebut Swasembada Pangan Lebih Prioritas Ketimbang IKN Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab sudah seperti apa nasib kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim di era Presiden Prabowo. 

Teranyar, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ditemui usai rapat kerja (raker) pertamanya dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024), Dody mengatakan bahwa pembangunan IKN tetap dilanjutkan.

"Tetap IKN tetap, itu kan sudah diputuskan, apa pun yang sudah diputuskan ya sudah," ujar Dody.

Baca juga: Belum Ada Kebijakan Baru soal Kepastian ASN Pindah ke IKN, Masih Tunggu Arahan Prabowo

Akan tetapi Dody berulang kali menegaskan bahwa yang menjadi prioritas Kementerian PU adalah swasembada pangan.

"Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ucap Dody.

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody menegaskan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," lanjut Dody, seperti dilansir Kompas.com. 

Sementara anggaran yang dikucurkan untuk keberlanjutan proyek IKN adalah sebesar Rp 9,11 triliun.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ini dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun. Ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan," kata Basuki saat itu.

Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang telah habis untuk membangun IKN selama dua tahun.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, sampai dengan 4 Juli 2024, proyek IKN telah menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 83,4 triliun.

Menanggapi hal ini, Dody mengaku belum membahas mengenai rencana penambahan anggaran IKN.

"Belum sampai ke situ," cetusnya sembari meninggalkan Kompleks Parlemen. 

Bagi Prabowo, IKN Merupakan Ibu Kota Politik

Presiden Prabowo Subianto memandang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, adalah ibu kota politik. 

Oleh karena itu, selain pembangunan gedung-gedung eksekutif, dua gedung yang akan merepresntasikan dua cabang Trias Politika lainnya yakni legislati dan yudikatif juga harus tuntas dibangun.

Prabowo menegaskan hal ini saat memberikan pengarahan pada sesi terakhir Retret Pembekalan Kabinet Merah Putih, di Magelang, Minggu (27/10/2024).

"Pengarahan tentang IKN ini diberikan pada sesi terakhir dan menjadi satu dari empat point pengarahan beliau," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni mengungkapkan pengarahan Prabowo.

Raja Juli melanjutkan, dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan soal IKN dengan sangat jelas, bahwa itu sudah menjadi keputusan yang akan dilanjutkan dan diselesaikan. 

"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," imbuh Raja Juli.

Pemerintahan Prabowo akan merampungkan pembangunan infrastruktur IKN dalam empat tahun, sehingga pada Agustus 2028 bisa diselenggarakan Sidang Paripurna DPR/MPR.

"Bahkan, berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tuntas Raja Juli.

Adapun hingga Oktober 2024, menurut Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga, perkembangan pembangunan infrastruktur dasar IKN telah menembus angka 58 persen. 

Baca juga: Pemuda Sepaku Disiapkan Jadi Pemandu Ekowisata di IKN Nusantara Kaltim, Dapat Sertifikasi Kompetensi

Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sementara Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis beberapa waktu lalu kepada Kompas.com.

Menurut Danis, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan penyelesaian Batch I terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.

"Itu yang prioritas. Di samping jaringan air, listrik, dan internet yang sudah supaya benar-benar berfungsi. Itu kami targetkan selesai bertahap sampai dengan Desember 2024," ujar Danis. 

Sementara Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bsia didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI – Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram