Pembangunan IKN Tetap Lanjut di Era Prabowo, tapi Lambat, Menteri PU: Fokus ke Swasembada Pangan

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dipastikan tetap dilanjutkan pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Kendati demikian, pembangunan IKN di era Prabowo Subianto, akan berjalan lambat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tetap jalan namun proses pembangunannya akan lebih lambat daripada sebelumnya. 

Hal itu lantaran saat ini pemerintah akan lebih fokus untuk mengurusi swasembada pangan dan energi. 

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024). 

Baca juga: Progres Pembangunan IKN di Kaltim Terkini, Istana untuk Gibran Rakabuming Mulai Dibangun

Dody mengaku Presiden Prabowo Subianto khawatir apabila perang semakin memanas sementara Indonesia belum bisa swasembada pangan. 

Apabila kondisi itu terjadi, ketika Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor RI, akan mengalami kesulitan. 

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. 

Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan. 

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana. 

Untuk diketahui Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terhitung mulai 1 Januari 2024-25 Oktober 2024 adalah Rp 41,90 triliun. 

Angka tersebut setara dengan pelaksanaan paket fisik sebesar 57,8 persen dari alokasi untuk proyek IKN tahun 2024.

Anggaran Melanjutkan Pembangunan IKN

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN tahun depan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca juga: Rencana Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 Digelar di IKN, Bagaimana Progres Proyek Gedungnya saat Ini?

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran IKN itu akan disalurkan untuk Otorita IKN sebesar Rp 5,89 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 9,11 triliun.

Namun, besaran alokasi anggaran tersebut dapat bertambah sesuai dengan kebijakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Total di IKN untuk 2025 itu saat ini Rp 15 triliun tapi bisa ditambah dari ruang diskresi presiden (Prabowo)," ujarnya saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Itu artinya, anggaran yang dialokasikan saat ini dalam APBN 2025 bersifat fleksibel untuk memudahkan masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Terjawab Kapan Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim, Tergantung Arahan Presiden Prabowo Subianto

"Untuk memberikan ruang supaya Presiden Prabowo nantinya bisa melanjutkan, memprioritaskan apapun ke depannya. Kan tentunya Presiden Prabowo akan bekerjasama sama kabinet yang baru, jadi di situlah prinsipnya dimana diskresi presiden itu besar saat ini," ucapnya.

Kendati demikian, Thomas memastikan, pemerintahan selanjutnya akan menggenjot pembiayaan pembangunan IKN dari investasi bukan APBN.

Pasalnya, dari perencanaan pemerintah untuk total anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, hanya 20 persen dipenuhi dari APBN sedangkan 80 persennya dipenuhi dari investasi dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

"Memang saatnya kita fokus ke investment private itu udah harus. Kenapa belum masuk, bagaimana carnya masuk, itu menjadi PR kabinet pemerintahan baru dan OIKN. Jadi pastilah kabinet Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta itu masuk baik dari dalam dan luar negeri," tukasnya.

Baca juga: Prabowo tak Singgung IKN pada Pidato Pelantikan Presiden, Respons Anggota DPRD Kaltim

Adapun sepanjang 2024 sampai 31 Agustus, realisasi anggaran IKN sudah sebanyak Rp 18,9 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 44 triliun.

Realisasi ini akan meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen pada kuartal III dan IV 2024. Secara total selama 2022-2024, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 76,5 triliun.

Rinciannya realisasi pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan pada APBN 2024 sebesar Rp 44 triliun. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram