8 Poin Rencana Pembangunan IKN di Kaltim Pada 2025, Salah Satunya Konsolidasi dengan Warga Lokal

TRIBUNKALTIM.CO - Delapan poin strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan ke-8 poin tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, persiapan IKN menuju tahun 2025 harus dipersiapkan dengan matang dan sebaik-baiknya.

Terutama Gedung Kantor OIKN yang merupakan prioritas OIKN.

Baca juga: Ridwan Kamil Makan Nasi Padang Sama Prabowo, Akui Bahas IKN Nusantara Kaltim, Pilkada Jakarta 2024?

Baca juga: Silang Sengkarut 2.086 Hektare Tanah di IKN yang Belum Tuntas, Beda Penjelasan Nusron Wahid dan AHY

"Pertama, Kantor OIKN telah berkedudukan di IKN," kata Bimo.

Berikut 8 poin strategis lengkap kesiapan OIKN sambut tahun 2025:

1. Gedung Kantor OIKN berkedudukan di IKN

2. Aplikasi iKnow untuk proses pemindahan ASN ke IKN, hunian ASN, dan penyiapan teknologi informasi.

Baca juga: Prabowo Traktir Ridwan Kamil Makan Nasi Padang, disebut Bahas IKN Kaltim dan Sejumlah Hal Pribadi

3. Pengendalian lingkungan hidup dengan mengacu pada persetujuan lingkungan di dalam maupun luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

4. Melakukan konsolidasi kepada masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.

5. Terus bersinergi baik dalam pembebasan lahan, peruntukan, dan deliniasi kegiatan perkantoran maupun ekonomi.  

"Atas kegiatan Multi Years Contract (MYC) atau on going yang dibangun oleh Kementerian/Lembaga dan siap menerima aset tersebut untuk dikelola pemanfaatannya," jelas Bimo.

Baca juga: Inilah Nama Perusahaan yang Akan Membangun Pasar dan Puskesmas untuk ASN yang Pindah ke IKN Kaltim

6. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dasar, dan sosial, yang bentuknya konstruksi dan sifatnya baru.

7. Nilai investasi di IKN sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar Rp 58,4 triliun.

8. Memfasilitasi kunjungan masyarakat lokal, mancanegara, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang saat ini antusias-nya sangat tinggi ke IKN.

3.100 Hektar Lahan untuk IKN

Baca juga: Jumlah Penduduk Meningkat Seiring Pemindahan IKN, DPRD Kaltim Dorong Pemprov Siapkan Lumbung Pangan

Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, untuk menopang infrastruktur yang akan dibangun di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN.

Sementara, lahan di dalam wilayah IKN menjadi kewenangan dari Otorita IKN.

"Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan Kementerian ATR/BPN. Itu kami bebaskan, berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan," ujar Nusron.

Baca juga: Progres Pembangunan IKN di Kaltim Terkini, Istana untuk Gibran Rakabuming Mulai Dibangun

Kebutuhan dimaksud adalah lahan untuk infrastruktur penunjang yang dibutuhkan untuk masa depan seperti pembangunan bandara, gudang, pelabuhan, hingga hunian pekerja.

Lahan tersebut akan dikelola oleh Badan Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun di IKN.

"Saya serahkan kepada Badan Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ," kata dia.

Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan.

Baca juga: Pembangunan IKN Tetap Lanjut di Era Prabowo, tapi Lambat, Menteri PU: Fokus ke Swasembada Pangan

Ia juga menyebutkan, pemerintah segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya memberantas mafia tanah.

"Sudah saya sampaikan, tadi saya sudah ketemu silaturahmi sama Pak Jaksa Agung, kita ada kerja sama dengan Jaksa Agung, dengan aparat keamanan, dan sebentar lagi juga akan ada rakor tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November," tuntas Nusron. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3.100 Hektar Lahan di PPU Disiapkan, Topang Infrastruktur Masa Depan IKN"