Debat Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor sebut Operasi KPK di PPU, Rudy Mas'ud Ungkit Kasus Kadis ESDM

TRIBUNKALTIM.CO - Dua paslon, Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud-Seno Aji kembali adu gagasan di debat Pilkada Kaltim 2024, Sabtu (3/11/2024). 

Dua cagub, Isran Noor dan Rudy Mas'ud saling sindir kasus korupsi di debat Pilkada Kaltim 2024.

Bermula ketika cagub nomor urut 1, Isran Noor menyinggung operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Penajam Paser Utara saat debat Pilkada Kaltim 2024 hingga kemudian direspons Rudy Mas'ud dengan kasus Kepala Dinas ESDM Kaltim. 

Cagub Isran Noor mengatakan selama ia menjabat Gubernur Kaltim tidak pernah tertangkap tangan KPK.

Baca juga: Debat Pilkada Kaltim 2024, Cawagub Hadi Mulyadi Interupsi Tata Tertib ke-8 yang tak Sesuai PKPU

"Alhamdulillah selama saya 5 tahun jadi Gubernur dan Hadi Mulyadi menjadi Wakil Gubernur tidak pernah tertangkap tangan KPK. Kecuali di mana itu, PPU," kata Isran Noor.

Jawaban Isran Noor ini kemudian disambut dengan riuh.

Isran Noor bahkan tidak menggunakan sisa waktu untuk menambahkan jawaban.

Cawagub Isran Noor, Hadi Mulyadi sempat akan menambahkan jawaban namun langsung ditolak oleh moderator.

Selanjutnya moderator mempersilahkan Rudy Mas'ud untuk memberikan tanggapan. 

"Subhanallah ini yang melaksanakan penilaian adalah KPK. Kaltim menempati daerah rawan korupsi. 

Terbukti salah satunya adalah Kepala Dinas ESDM di Kalimantan Timur," kata Rudy Mas'ud.

Selanjutnya, Rudy Mas'ud menanggapi dengan mengungkap pengalamannya sebagai anggota DPR.

Baca juga: Debat Pilkada Kaltim 2024, Seno Aji: Memalukan Indeks Pembangunan Gender Kita, Padahal APBD Besar

Ia menyebut mengenai pemberikan dukungan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugasnya serta memberikan atensi sehingga kekurangan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dan sebagainya perlu kita berikan atensi agar mampu mengurangi tingkat korupsi yang rawan berdasarkan hasil dari survei yang dilaksanakan KPK.

Rudy Mas'ud kemudian menyebutkan aplikasi Sakti yang menjadi programnya. 

"Kami juga mengharapkan sekali bahwa aplikasi Sakti ke depannya agar ini bisa monitoring aplikasi seperti ini sebagai pelayanan terpadu sekaligus sebagai ruang pengawasan publik oleh masyarakat.