Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh Dorong Camat Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Dana Kampung

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, membuka Rapat Forum Komunikasi dan Koordinasi Camat Se-Kabupaten Mahulu di Hotel Mercure Samarinda, Senin (4/11/2024). 

Dalam forum ini, ia menegaskan pentingnya peran aktif camat dalam meningkatkan pelayanan publik, inovasi daerah, dan pengawasan dana kampung sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kualitas pelayanan di kecamatan mencerminkan birokrasi daerah secara keseluruhan. Kami berkomitmen untuk terus mendorong camat dan jajarannya agar meningkatkan kualitas layanan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini, yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi camat untuk bertukar masukan konstruktif demi mendorong potensi wilayah. 

Baca juga: Bupati Bonifasius Belawan Geh Tekankan Dukungan Pemkab Mahulu dalam Pembangunan Rumah Ibadah

“Kami mengapresiasi upaya untuk mempertemukan seluruh camat dalam forum ini, agar mereka bisa bersama-sama menggali potensi lokal dan menemukan solusi bagi kemajuan daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya inovasi pada tingkat kecamatan dalam memperbaiki fasilitas pelayanan, khususnya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. 

“Inovasi sangat diperlukan di tingkat kecamatan. Masyarakat membutuhkan layanan yang produktif, responsif, dan berkualitas, serta pemerintah yang bisa menyesuaikan diri dengan tantangan di lapangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti perlunya perlindungan hak tanah masyarakat meskipun Mahulu belum memiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

“Camat harus memastikan bahwa hak atas tanah warga terlindungi dengan baik. Pelayanan pendaftaran tanah harus cepat dan memuaskan untuk menghindari konflik agraria di wilayah ini,” tegasnya.

Terkait dana kampung, Ia meminta camat agar lebih aktif melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana pembangunan. 

“Pengawasan dana kampung sangat penting. Apabila ditemukan penyimpangan, camat harus segera melakukan perbaikan dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tepat sasaran. 

“BLT harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ini adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan cermat,” tambahnya.

Selain itu, Ia mengingatkan para camat agar turun langsung ke masyarakat untuk mengevaluasi kebutuhan riil di wilayahnya. 

“Setiap camat harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sehingga manfaat program-program pemerintah bisa dirasakan langsung oleh warga,” pesannya.