Soal Pembangunan IKN di Kaltim, Menko AHY Beber Rencana Presiden Prabowo 4-5 Tahun ke Depan

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan target Presiden Prabowo Subianto terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

AHY menyebut Presiden Prabowo memiliki fokus pembangunan IKN menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

"Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik," kata AHY, Kamis.

Dalam kurun waktu tersebut, IKN diharapkan sudah bisa menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga: 160 Warga IKN Ikuti Pelatihan Satpam Gada Pratama, Cetak Tenaga Keamanan Profesional

Adapun saat ini, pembangunan IKN belum rampung sepenuhnya.

Hanya satu dari tiga pilar yang sudah rampung, yaitu eksekutif dengan berdirinya Istana Negara, Istana Garuda, kantor menteri koordinator, hingga kantor kelembagaan lain.

Namun AHY menyatakan, pemerintah akan melengkapi dua pilar lainnya menyusul target yang telah ditetapkan Prabowo.

"Akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya," ucap AHY.

Pada saat yang bersamaan, pihaknya juga akan membangun sarana dan prasarana pendukung berupa fasilitas pendukung kerja eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Fasilitas pendukung ini bukan hanya kantor, tapi juga perumahan.

"Perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawal IKN sebagai ibu kota pemerintahan," tutur AHY.

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR ini mengakui, IKN merupakan megaproyek yang tidak bisa selesai hanya dalam waktu 1-2 tahun.

Pembangunan ibu kota baru ini membutuhkan proses dan waktu, termasuk anggaran yang tak sedikit sehingga harus ada tahapan-tahapan yang perlu diprioritaskan.

"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," jelas AHY.

Sebelumnya diberitakan, target pembangunan sarana legislatif hingga infrastruktur dasar ini juga diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Basuki menyampaikan, Prabowo tidak memberikan arahan bahwa pembangunan IKN diperlambat. Ia justru menyebut pembangunan ibu kota masa depan itu terus dilanjutkan.

"Kalau untuk ekosistem KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) Insya Allah karena kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki pun mengaku siap melaksanakan perintah Presiden, selama program dan anggarannya sudah dialokasikan.

"Selama itu ada programnya, ada anggarannya, saya kerjakan. Kan sudah tahu gayanya saya kerja kan? Enggak (dilambatkan) justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun, kan," ucap Basuki.

Baca juga: Trem Otonom tanpa Rel di IKN Nusantara Kaltim Gagal Berfungsi, Pengemudi Tetap Pegang Kendali

Kepala Otorita IKN Baru Pamer Gaya Kerja

Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Basuki Hadimuljono pamer gaya kerja.

Eks Menteri PUPR itu juga menanti kunjungan Jokowi ke IKN Nusantara di Kaltim.

Diketahui Basuki Hadimuljono dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (7/10/2024).

Di hadapan media Basuki Hadimuljono bakal menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai target yang telah ditentukan Presiden Prabowo.

Baca juga: Target Penggunaan Masjid Negara di IKN Nusantara Kaltim, Punya 3 Bagian

Basuki yang merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan pesan dari Prabowo untuk menuntaskan IKN secara cepat dalam waktu 3-4 tahun.

Mengenai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyampaikan kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki mengaku akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Selain itu, pembangunan IKN dimandatkan Undang-Undang IKN, Basuki juga mengatakan percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo.

“Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” ujar Basuki di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Basuki pun menyampaikan, saat proses pelantikan dirinya diberikan pesan khusus dari Prabowo.

"Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah'," kata Basuki.

Sementara itu terkait Wakil Kepala Otorita IKN kata Basuki belum dibahas. 

"Belum ada," pungkasnya.

Jokowi Ngaku Ingin ke IKN

Basuki menyebut Jokowi ingin mengunjungi IKN meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden RI.

"Terakhir waktu saya komunikasi dengan beliau dua hari yang lalu, saya bilang, 'pak bapak enggak ke sana (IKN), 'oh iya," kata Basuki.

Tetapi Basuki belum bisa mengkonfirmasi atau membeberkan detil jadwal Jokowi berkunjung ke megaproyek di Kalimantan Timur itu.

Di sisi lain Basuki menyebut ia juga masih akan berdiskusi sesekali dengan Jokowi untuk membahas keberlanjutan IKN.

"Nanti kita lihat jadwalnya. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana," ujarnya.

Baca juga: Noesantara Fashion Fusion, Kala Desainer Berperan Sambut IKN Jadi Aktor Bukan Penonton 

Sebelumnya, Jokowi pernah menyampaikan keinginannya akan sering mengunjungi IKN setelah bukan lagi sebagai Presiden.

Jokowi pun berharap ke depan Istana Negara yang diresmikannya sebelum lengser akan menjadi tempat untuk acara-acara kenegaraan.

Pembangunan Tak Cepat

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan, tetapi kecepatan pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian.

"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatan tidak seperti dulu," kata Dody saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjelaskan, perhatian Presiden Prabowo saat ini lebih difokuskan pada ketahanan pangan sebagai dampak situasi geopolitik dunia seperti perang.

Perang di beberapa tempat dunia dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial Indonesia karena mampu berdampak pada kebutuhan pangan dalam negeri tidak dapat terpenuhi.

"Yang dikhawatirkan bapak presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, dan kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan jadi fokus utama," ujar Dody.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga berada di lokasi, mengamini pernyataan Dody.

Ia mengatakan Prabowo telah menegaskan berkomitmen untuk melanjutkan IKN, tetapi swasembada pangan akan menjadi prioritas.

Diana menekankan bahwa proyek IKN melibatkan lebih dari sekadar anggaran dari Kementerian PU, tetapi juga kolaborasi dengan Otorita IKN.

"Ini (pembangunan IKN) komitmen dari bapak presiden. Masalah waktunya, nanti kita kan bersama-sama dengan Otorita IKN kan, bukan semuanya Kementerian PU," kata Diana.

"Otorita IKN kan masalah investor dan sebagainya. Tidak semuanya (pembangunan IKN) dengan APBN," lanjutnya.

Diana menyebut bahwa perlambatan dalam pelaksanaan IKN tidak seharusnya membuat investor khawatir.

"Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," pungkasnya.

Anggaran IKN

Alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun. 

Jumlah tersebut terbagi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita IKN.

"Itu di breakdown (dirinci) untuk OIKN Rp5,89 triliun. Untuk PUPR Rp9,11 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, dalam diskusi media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, angka tersebut dapat bertambah sesuai kebutuhan pemerintah. 

"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," ujarnya.

Tercatat, realisasi anggaran pembangunan IKN (IKN) mencapai Rp18,9 triliun per 31 Agustus 2024.

Nilai realisasi itu setara dengan 43,1 persen dari total pagu pada APBN 2024 yang sebesar Rp44 triliun. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram