Berita DPRD Bontang
Wakil Ketua DPRD Bontang Maming Kritisi Rencana Renovasi Tugu Selamat Datang, Hanya Hiasan
Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming mengkritisi rencana renovasi Tugu Selamat Datang Bontang
Penulis: Muhammad Ridwan | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming mengkritisi rencana renovasi Tugu Selamat Datang Bontang yang memakan anggaran miliaran rupiah.
Menurutnya, skala prioritas harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran 2025 agar alokasi anggaran lebih terarah dan efektif.
Isu ini muncul saat DPRD Bontang meminta tanggapan terkait pandangan umum fraksi-fraksi, dalam pembahasan anggaran 2025, awal pekan ini.
Anggaran yang dihimpun dari pajak masyarakat harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik.
Baca juga: DPRD Bontang Pertanyakan Pembentukan TAPPD, Diduga Bermuatan Politik dan Kurang Transparan
"Bukan sekadar proyek-proyek yang sifatnya hiasan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu, Jumat (8/11/2024).
Ia mempertanyakan, urgensi proyek tersebut, mengingat masih banyak permasalahan infrastruktur mendasar yang membutuhkan perhatian.
Beberapa kawasan permukiman di Bontang, menurutnya, masih menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan, misalnya jalan lingkungan di Bontang Lestari, dan Kanaan.
“Kita harus jujur bahwa di Bontang masih ada jalan-jalan permukiman yang kondisinya tanah dan berlubang," katanya.
"Seharusnya ini menjadi prioritas utama dibanding proyek simbolis seperti tugu selamat datang,” ujarnya.
Kondisi Infrastruktur di Bontang
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang menunjukkan peningkatan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar.
Pada tahun 2023, BPS mencatat bahwa 9 persen jalan kota masih belum layak dan memerlukan perbaikan.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur lainnya, seperti saluran air dan fasilitas publik, juga menunjukkan adanya ketimpangan antar-wilayah.
Baca juga: DPRD Bontang Dorong Pembangunan RSUD Taman Husada, Winardi: Gerilya Cari Dana
Maming menegaskan bahwa perencanaan dan alokasi anggaran harus benar-benar menyasar kebutuhan prioritas masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat dialog dengan masyarakat agar proyek-proyek yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Harapan kita, pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar mempercantik kota,” pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.