Terjawab Apakah UN akan Diadakan Lagi 2025, Ini Jawaban Mendikdasmen Abdul Mu’ti

TRIBUNKALTIM.CO - Ini jawaban Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Muti soal apakah Ujian Nasional akan kembali diadakan atau tidak.

Tentunya banyak pro kontra soal pengadaan kembali Ujian Nasional bagi siswa di sekolah.

Menteri Abdul Mu'ti pun menegaskan, saat ini pihaknya belum memberikan keputusan apa pun terkait kembali diadakan atau tidaknya UN.

"Oh belum (ada keputusan terkait UN)," kata Prof. Mu'ti di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

Baca juga: Menteri Abdul Muti Bahas Anggaran Pendidikan di DPR, Kutip Lagu Melly Goeslaw, Jangan Kau Gantung

Prof. Mu'ti mengatakan, pihaknya masih akan mendengarkan pendapat dari banyak kalangan, mulai dari para ahli, pelaku pendidikan, hingga pengamat pendidikan.

Mendikdasmen Akan Dengar Pendapat dari Banyak Pihak

Selain itu, Prof. Mu'ti juga meminta pandangan dari media massa untuk memberikan evaluasi terkait pelaksanaan UN.

"Nanti wartawan juga bisa kita undang untuk ikut memberikan evaluasi tentang UN," ujarnya.

Prof. Mu'ti membenarkan bahwa UN adalah isu yang banyak beredar dan menyita perhatian masyarakat Indonesia.

 Oleh karena itu, Prof. Mu'ti akan memberikan keputusan terkait pelaksanaan UN usai mendengar pendapat dari banyak pihak.

"Ini memang juga menjadi isu yang cukup mengemuka, dan sekali lagi, sebulan ini kami ingin menjadi pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan," ucap Prof. Mu'ti.

Sebelumnya Diberitakan, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak UN diterapkan kembali.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, ada alasan mengapa FSGI justru menolak UN dikembalikan seperti semula.

Heru mengatakan, UN sering kali membuat peserta didik stres karena menjadi penentu nasib kelulusan. Kondisi itu yang membuatnya menolak rencana penerapan kembali UN.

Kebijakan itu dinilai tidak dapat menjadi rujukan evaluasi pendidikan, bahkan alat seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Tapi kalau UN semata tujuannya sebagai alat evaluasi akhir jenjang, kemudian dipergunakan hasil UN itu sebagai alat seleksi, akan menimbulkan berbagai dampak negatif," ujar Heru, dari rilis yang diterima.

Ia mengatakan, salah satu poin penolakan ini berangkat dari pengalamannya dan rekan-rekan sesama guru yang telah merasakan masa-masa Ujian Nasional diberlakukan.

Dia menyoroti, ketika UN menjadi alat penentu kelulusan peserta didik, maka muncul kecurangan-kecurangan yang bertujuan hanya demi mendapatkan kelulusan.

Pengganti UN saat Ini

Diadakan lagi atau tidaknya ujian nasional (UN) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa masyarakat menilai UN tidak diperlukan karena mencerminkan ketidakadilan dan cenderung membuat siswa menjadi stres.

Sementara itu, beberapa masyarakat lainnya menilai UN masih diperlukan untuk mengasah mental, jiwa kompetitif siswa, hingga memicu minat belajar yang tinggi.

Namun, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyediakan pengganti UN, yakni melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Pengganti Ujian Nasional

Lantas, apakah ANBK itu?

ANBK atau AN adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) era Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di sekolah.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menjelaskan bahwa AN menguji kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak. Dengan demikian, kemampuan siswa tidak hanya terlihat dari aspek akademik, tetapi juga dari karakternya.

Bahkan, AN dapat mendeteksi apakah telah terjadi kekerasan fisik ataupun seksual serta bullying di sekolah.

"AN adalah upaya pemerintah memberi layanan lebih baik pada peserta didik," kata Retno saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Retno mengatakan, dalam AN, siswa bisa jujur dengan kondisi kemampuan belajarnya, demikian pula dengan hal-hal yang terjadi di sekolah. Sebab, pihak sekolah hanya akan menerima hasil keseluruhan, yang berupa indikator berwarna merah, kuning, dan hijau.

"Akhirnya, sekolah membuat sistem pengaduan dan kedua, mencegah. Jadi ada intervensi," ujarnya.

Meski demikian, Retno menjelaskan bahwa AN tidak diikuti oleh semua siswa. Peserta AN dipilih secara acak oleh pemerintah agar tergambar secara nyata kondisi yang terjadi di sekolah.

Kemudian, hasil AN berupa rapor pendidikan hanya akan diberikan kepada pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk dijadikan bahan evaluasi.

"Yang memilih (peserta) itu pemerintah, bukan sekolah. Kalau sekolah, nanti yang dipilih hanya siswa-siswa yang pintar saja," jelas Retno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Pengganti Ujian Nasional, Sudah Ada Sejak Era Mendikbud Nadiem Makarim". 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak Penolakan jika UN Kembali Diadakan, Ini Kata Mendikdasmen". 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram