Harga Beras di Berau dan Mahulu Lampaui HET, Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Pengendalian 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Harga beras di Kabupaten Berau dan Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, mengalami lonjakan yang signifikan, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. 

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat serta memicu perhatian pemerintah provinsi yang berupaya mengendalikan inflasi agar tidak semakin membebani warga, khususnya menjelang pemilihan umum.

Berdasarkan penetapan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HET untuk beras medium di Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogram, sementara beras premium memiliki HET Rp15.400 per kilogram.

Baca juga: Pasca Penggerebekan di Gunung Bugis Balikpapan, Puluhan Pengguna Sabu Bakal Jalani Rehabilitasi

Namun, harga beras di Berau dan Mahakam Hulu kini berada di atas batas tersebut, dengan kenaikan mencapai 25 persen dari HET.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa lonjakan harga beras ini harus segera diatasi.

Ia menyebutkan bahwa Berau, salah satu wilayah terdampak, juga menjadi daerah yang turut menyumbang angka inflasi di Kalimantan Timur. 

"Berau ini sekarang menjadi salah satu daerah dengan indeks harga konsumen yang tinggi, yang turut menyumbang inflasi.

Kami meminta tim pengendali inflasi di daerah bekerja keras, termasuk juga di kabupaten-kabupaten lainnya, agar persoalan inflasi ini tidak sampai memengaruhi partisipasi warga dalam memberikan hak suara," ungkap Sri Wahyuni kepada Tribunkaltim.co di Balikpapan, Rabu (13/11).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), segera bergerak untuk menstabilkan harga beras.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta distributor untuk memahami akar penyebab lonjakan harga ini.

Kami perlu memastikan apakah ini terjadi karena kelangkaan atau ada faktor lain yang menyebabkan harga melewati HET," jelas Sri Wahyuni.

Ia menambahkan bahwa jika kenaikan harga disebabkan oleh faktor biaya transportasi, pemerintah akan mempertimbangkan pemberian subsidi angkutan guna menekan harga beras.

"Kami mengeluarkan kebijakan subsidi untuk ongkos angkut jika terbukti harga tinggi dipicu oleh biaya transportasi. Setelah menemukan penyebab pasti, kami akan merumuskan langkah intervensi yang tepat," tambahnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk mengenai penyebab pasti kenaikan harga beras di Berau dan Mahakam Hulu, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga pangan pokok ini.

Sekda Sri Wahyuni menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah di masing-masing kabupaten untuk mempercepat langkah antisipatif dan menekan laju inflasi di Kalimantan Timur.

“Masalah harga beras ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin harga pangan yang tinggi justru menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum nanti,” jelasnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap harga beras dapat kembali stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sehingga dampak inflasi dapat diminimalisir serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur tetap terjaga.(*)