Akademisi UMKT Samarinda Sebut Pemilik Modal di Pilkada Potensi Rusak Demokrasi

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Akademisi yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Samarinda, Muhammad Nurcholis Al Hadi, S.H., M.H., mengemukakan pendapatnya terkait politik uang, politisasi SARA dan black campaign di Pilkada 2024.

Saat diminta tanggapan terkait hal tersebut, ia bicara pentingnya masyarakat memitigasi 3 (tiga) hal yang ditemukan saat pemungutan suara.

Memang bukan hal lazim, namun dibeberapa wilayah masih ditemukan hembusan politisasi SARA dan black campaign, bahkan praktik politik uang jelang pencoblosan.

Menurutnya, pemilihan langsung yang kini diselenggarakan 5 tahun sekalu merupakan "hadiah reformasi" yang memberi masyarakat kendali atas pemimpin mereka.

Tetapi sayangnya, masih banyak tantangan untuk menjaga proses demokrasi ini tetap bersih. 

Baca juga: Dapat Instruksi Pusat, Partai Buruh Kaltim Konsolidasi Menangkan Rudy-Seno di Pilkada Kaltim 2024

Baca juga: Jadwal Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, SKB, dan Kelulusan Akhir

"Perjalanan demokrasi kita sudah lebih dari dua dekade, masih banyak diwarnai oleh masalah terutama politisasi SARA, politik uang, dan kampanye hitam," menurut Nurcholis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga berpendapat, bahwa persoalannya bukan pada sistem atau peraturannya (regulasi).

Tetapi, pada pelaku dan penggerak pemilu, termasuk partai politik serta unsur masyarakat.

Sistem pemilihan langsung idealnya memberi kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin. 

“Sayangnya, praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang dan politisasi isu SARA, masih merusak integritas proses ini," imbuhnya.

Sorotan terhadap peran penting bisnis besar dalam kapitalisme untuk kebutuhan politik dari oknum yang ingin mempertahankan bahkan meluaskan kekuasaannya juga ikut disinggungnya 

Nurcholis memberi catatan, bahwa para pemilik modal besar sering kali dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak langsung, dengan medukung kandidat tertentu. 

“Contohnya pemilik modal politik, berpotensi merusak demokrasi yang sehat, karena kepentingan publik sering kali tersisih," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam penegakan hukum yang efektif untuk menekan praktik-praktik buruk di dalam pemilu.

Tindakan hukum yang tegas akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melanggar aturan.