Pilkada Kaltim 2024
Akademisi UMKT Samarinda Sebut Pemilik Modal di Pilkada Potensi Rusak Demokrasi
Akademisi yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Samarinda, Muhammad Nurcholis Al Hadi, S.H., M.H
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
"Jika aparat hukum bersih dan penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka pelanggaran seperti politik uang bisa diminimalisir," tambahnya.
Menghilangkan praktik–praktik politik uang ini sepenuhnya mungkin sulit, namun dapat diminimalisir seperti yang dilakukan di beberapa negara dengan sistem hukum yang lebih ketat.
"Di negara-negara maju, praktik semacam ini tentu masih ada, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan terkendali. Karena, adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat," sambungnya.
Baca juga: Partai Demokrat Gelar Rakordasus, Targetkan Menang di Pilkada Kaltim 2024
Terakhir, ia mengajak masyarakat tetap optimis dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih.
Pemilu atau Pilkada mendatang diharapnya dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar pro-rakyat.
Serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan bebas dari pengaruh buruk kapitalisasi politik.
"Jangan berhenti mendayung jika tak ingin hanyut. Ketika kondisi tampak suram, jangan larut dalam keadaan. Terus berjuang demi demokrasi yang lebih baik," tegasnya. (*)
3 Catatan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Kaltim 2024, KPU Ingin Data Faktual |
![]() |
---|
Ungkap Hasil Tes Kesehatan Bagus, Gubernur Kaltim Terpilih Rudy Masud Nyatakan Siap Bertugas |
![]() |
---|
20 Kasus Sengketa Pemilihan Gubernur 2024 yang Ditolak MK, Termasuk Isran-Hadi di Kaltim |
![]() |
---|
Pidato Rudy Mas'ud Usai Ditetapkan KPU Jadi Gubernur Terpilih, dari Takdir hingga PR Pemprov Kaltim |
![]() |
---|
Lengkap Pernyataan Isran Noor-Hadi Mulyadi Soal Putusan MK Sengketa Pilkada 2024 di Kaltim |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.