DPRD Samarinda Pesimis Perusahaan Penuhi Panggilan soal Upah Pekerja Teras Samarinda

"Sudah bayar lunas ke perusahaan apa belum? Tidak mungkin PUPR tidak tahu perusahaanya kemana. Tapi kalau mereka masih ngeyel, kuasa hukumnya sampaikan saja ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) biar KPK yang panggil perusahaan itu, karena kita lihat ada beberapa kali adendum," tambahnya.

Politikus Partai PDI Perjuangan ini menyatakan pesimisme terhadap itikad baik perusahaan dan mendorong kuasa hukum untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum, termasuk melibatkan KPK jika diperlukan.

“Kalau dipanggil Disnaker tidak datang, DPRD juga tidak datang, masa tunggu dipanggil KPK baru mereka mau muncul? Ini tidak masuk akal. Tidak ada alasan perusahaan lari dari tanggung jawab. Jika masih ngeyel, saya katakan tadi, sampaikan saja ke KPK. Biar KPK yang panggil perusahaan itu," pungkasnya. (*)