DPRD Samarinda Dorong Rencana Pemerataan Sekolah Terpadu Tiap Kecamatan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional di Kota Samarinda terus berjalan sesuai rencana.

Proyek yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ini menandai langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tepian.

Dengan anggaran kurang lebih mencapai Rp 69 miliar, Pemkot memilih lokasi pembangunan di bekas SMPN 16, Jalan Jakarta, Loa Bakung. Sekolah terpadu ini diharapkan menjadi model pendidikan modern yang mampu mencetak generasi unggul.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa sekolah terpadu ini akan dilengkapi dengan fasilitas, metode pembelajaran, dan sarana prasarana yang jauh lebih baik dibandingkan sekolah pada umumnya. Harapannya, sekolah ini dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Teranyar, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendukung pembangunan sekolah terpadu ini.

Baca juga: Tanggapan Komisi IV DPRD Samarinda Terkait Kabar Sistem Zonasi Sekolah Bakal Dihapus 

Baca juga: DPRD Samarinda Pesimis Perusahaan Penuhi Panggilan soal Upah Pekerja Teras Samarinda

Menurutnya, pemerintah kota juga perlu menargetkan pembangunan sekolah terpadu di setiap kecamatan.

"Minimal satu di setiap kecamatan. Salah satu indikatornya kan memang untuk meningkatkan fasilitas sekolah," ujarnya (20/11/2024).

Novan menyadari tentu hal tersebut tidaklah mudah. Sebab pembangunan tentu harus dilakukan secara bertahap, mengingat banyak sekolah lain di Samarinda yang masih membutuhkan rehabilitasi. 

Politikus Golkar ini mencontohkan SDN 009 di Samarinda Utara sebagai salah satu sekolah yang membutuhkan perhatian khusus untuk perbaikan fasilitas. 

"Sampai hari ini pun masih ada sekolah kita yang butuh rehab, baik rehab ringan maupun berat. Itu yang perlu jadi prioritas bersamaan dengan sekolah terpadu dengan mengacu kemampuan APBD kita," paparnya.

Sebab itu, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi untuk pemerataan fasilitas pendidikan. Menurut Novan, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dirinya menegaskan bahwa kurikulum di sekolah swasta maupun negeri sebenarnya memiliki standar yang sama, tetapi perbedaan kualitas sering kali terletak pada fasilitas yang tersedia.

Dengan begitu, Novan juga menyebut bahwa DPRD telah bersepakat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Samarinda untuk menargetkan rehabilitasi sejumlah sekolah setiap tahunnya. 

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Warga Bersabar Hadapi Dampak Proyek Drainase

Ia berharap DPRD dapat memaksimalkan dukungan lintas politik, termasuk meminta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, demi keberhasilan pembangunan sekolah terpadu dan rehabilitasi sekolah lainnya.

"Yang namanya kurikulum mau sekolah dimana saja, baik swasta ataupun negeri ya tetap, standarisasinya sama. Yang membedakan adalah fasilitas sekolah. Paling tidak setiap tahun kita bisa menyelesaikan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi," pungkas Novan. (*)