Pesan Pj Gubernur Akmal, Optimalkan Pengamanan Mandiri Kewilayahan Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan berbeda dari sebelumnya. Pemilihan gubernur- wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati kali ini akan digelar serentak di seluruh Indonesia. 

Setiap daerah akan mengatur pola pengamanan pilkada sesuai kesiapan personel masing-masing.

Antisipasi dan deteksi dini sangat penting, sebab jika terjadi gangguan keamanan, maka pihak keamanan akan sulit memperoleh dukungan personel dari daerah lain, sebab semua wilayah harus bersiaga di daerah masing-masing.

"Ini pilkada serentak pertama yang dilakukan di Indonesia, sehingga harus menggunakan sistem pengamanan mandiri kewilayahan," kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik saat memberi arahan jajaran Polres Bontang, Selasa pekan lalu.

Baca juga: Pantau Kesiapan Pilkada Kukar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ingatkan Kondisi Pascapilkada

Dengan pengamanan mandiri kewilayahan, maka personel organik pasti terbatas. 

"Karena itu, pengamanan mandiri harus dioptimalkan," saran Akmal Malik.

Hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat pengamanan mandiri kewilayahan antara lain dengan merangkul semua potensi cadangan.  

Mulai dari Satuan Linmas, Satpol PP dan pengamanan swadaya lainnya. Semua potensi cadangan ini harus dimaksimalkan.

"Saya yakin Polda Kaltim dan polres-polres pasti sudah memetakan semua potensi kerawanan dan menyiapkan pengamanan terbaiknya," yakin Akmal.

Khusus Kota Bontang sambung Akmal, jika melihat sejarahnya daerah ini kondisi konflik daerah ini cenderung landai. 

"Tapi kita harus tetap waspada. Termasuk di semua daerah harus selalu waspada," tandasnya.

Sementara Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan pihaknya 
sudah membagi personel ke polres-polres untuk memberi dukungan sesuai eskalasi ancaman.

"Saat ini kita fokus untuk pengamanan pilkada. Jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di suatu daerah, seperti di Paser baru-baru ini," tegas Kapolda.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, proses perjalanan pemilu ini panjang sekali. Mulai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Februari lalu, hingga pilkada 27 November nanti.

"Proses panjang kerja keras kita semua, jangan sampai dilukai oleh hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Semuanya harus kita jaga," tegas Irjen Nanang Avianto.