3 Pilar Kolaborasi Otorita dan ADB, Batasi Dampak Negatif IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA - Berikut ini ada penjelasan soal 3 pilar Kolaborasi Otorita IKN dengan ADB, soal pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara tidak berhenti namun terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menggelar pertemuan strategis dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi terkait dukungan dan kolaborasi ADB terkait berbagai aspek pembangunan di IKN Nusantara. 

Termasuk pendanaan selanjutnya bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.

Baca juga: Fokus Swasembada Pangan tak Meniadakan Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menegaskan hal itu usai pertemuan yang berlangsung di Kantor OIKN, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Atas dukungan ADB ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin.

"Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara," ujar Basuki.

Fokus pada Tiga Pilar Utama

Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama.

Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia. 

Pilar kedua, mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif.

Pilar ketiga, adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara sebagai kota hutan netral karbon, ADB telah memberikan dukungan dana 5 juta dolar AS atau setara Rp 75 miliar dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli. 

Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Trem Otonom tanpa Rel di IKN Nusantara Kaltim Gagal Berfungsi, Pengemudi Tetap Pegang Kendali

Rencana ke depannya, Otorita IKN diharapkan dapat menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness criteria untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dengan skema pinjaman dalam bluebook. 

Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.

Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain pada masa depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OIKN dan ADB Gelar Pertemuan Strategis, Bahas Potensi Pendanaan IKN."