Respons Mabes TNI soal Usulan PDIP agar Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

TRIBUNKALTIM.CO - Ini respons Mabes TNI soal usulan PDIP agar Polri di bawah kendali TNI atau Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengatakan TNI menghormati setiap wacana atau diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri. 

 Namun, lanjut dia, TNI berpegang pada Undang-Undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi.

Ia mengatakan TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. 

Baca juga: TNI–Polri dan ASN Diminta untuk Netral di Pilkada Kaltim 2024

Saat ini, ungkapnya, koordinasi antara TNI dan Polri sudah berjalan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara," kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (1/12/2024).

Wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri sebelumnya dilontarkan Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus.

Usulan itu muncul sebagai respons atas dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk mempengaruhi hasil Pilkada serentak 2024 di sejumlah wilayah.

Deddy berharap, usulan itu disetujui DPR RI agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, dan reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali, agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri," kata Deddy di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Baca juga: Terjawab Apakah Mayor Teddy Pensiun dari TNI Usai jadi Sekretaris Kabinet, Ini Penjelasan TNI AD

 Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah TNI, Politisi Golkar: Tidak Sesuai dengan Prinsip Dasar Demokrasi

Wacana pengembalian Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disoroti Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.

Secara tegas, dirinya menolak usulan dari PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan agar institusi Polri dikembalikan di bawah TNI dan kemendagri.

Soedeson menegaskan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi yang telah diterapkan di Indonesia.

 "Mengenai usulan agar institusi Polri kembali di bawah TNI, jelas saya tidak setuju.