Samarinda, Balikpapan dan PPU Jadi Percontohan Makan Gratis di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik baru–baru ini mengatakan ada 3 (tiga) daerah bakal uji coba makan bergizi gratis awal Desember 2024.

Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi percontohan untuk realisasi program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau bisa di minggu awal Desember kita mulai laksanakan, Insyaa Allah,” sebut Akmal di Ruang VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur saat temu media  Rumah Jabatan, Jumat 29 November 2024 lalu.

3 daerah ini dipilih karena jumlah penduduknya yang cukup tinggi.

Akmal Malik menegaskan, meski belum ada anggaran, namun pihaknya akan mencoba percontohan untuk program makan bergizi gratis ini.

Baca juga: Budi Arie Sebut Rp10 M untuk Sosialisasi Makan Gratis Tak Mahal, Programnya akan Libatkan Influencer

Baca juga: Inilah Susu Ikan, Viral Disebut Pengganti Susu Sapi di Program Makan Gratis Kabinet Prabowo-Gibran

Program makan bergizi gratis ini akan difokuskan pada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah luar biasa (SLB).

“Jadi Dinas apendidikan juga sudah saya minta, tidak hanya sekolah negeri, tapi swasta juga. Saya meminta masing-masing daerah tiga sekolah, 1 SD negeri, 1 SD Swasta dan 1 SLB,” jelasnya.

Sementara terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa terkait program makan bergizi gratis di Kaltim tersebut masih dalam tahap pembahasan. 

Pembicaraan dan konsolidasi dilakukan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada masing-masing Kabupaten/kota.

“Nanti dananya bisa jadi dari APBN dan APBD. Tapi masih dibahas sumber anggarannya dari mana,” sebutnya.

Soal rencana Pemprov Kaltim uji coba makan bergizi gratis disorot Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi.

Ia memberi kritik soal program yang sudah dicanangkan pemerintahan baru ini.

Dalam perbedaan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah, misalnya. Purwadi menilai dalam realisasi program nasional ini perlu dipertimbangkan.

Misalnya, harga bahan makanan di Pulau Kalimantan dan Papua pastinya sangat jauh berbeda dengan daerah lain.

Program bukan lagi bicara soal sisi logistik, namun juga soal keadilan dan efektivitas.

"Harga Rp10 ribu kalau dekat kampus dapat nasi padang dengan lauk telur goreng separo ditambah kuah, ini untuk generasi emas atau generasi cemas? Jika boleh disebut, ini kebijakan setengah hati,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Sorot Purwadi juga melihat kebijakan makan bergizi gratia tidak mencerminkan realitas harga di lapangan. 

Ia menerangkan langkah ini kurang bijaksana, jika menggunakan acuan harga di Pulau Jawa, yang notabene mungkin lebih rendah dibanding dengan wilayah lain, tanpa mempertimbangkan variable inflasi. 

“Rp15 ribu di daerah dengan inflasi tinggi saja masih sulit. Di Jakarta, warteg saja mungkin tidak bisa harga segitu kecuali menu separo," sambungnya.

Baca juga: Sri Mulyani Tambah Rp117,87 Triliun untuk Program Prabowo-Gibran: Makan Gratis hingga Lumbung Pangan

Pemerintah, sambung Purwadi, sebaiknya saat ini kembali menyelaraskan strategi agar program nasional tersebut benar-benar bisa memberikan manfaat nyata kepada anak–anak Indonesia.

Terpenting lagi, tidak mengabaikan perbedaan ekonomi antar daera manapun di Indonesia.

"Daripada tidak sama sekali dijalankan, karena ini janji politik Prabowo yang dipaksakan," tandasnya.

Tak hanya persoalan perbandingan harga, Purwadi juga mengkritisi ketidakpastian sumber dana dari program tersebut. 

Awalnya ingin mengambil dari dana subsidi BBM, yang kemudian ditinjau ulang, karena subsidi selama ini banyak salah sasaran.

Kemudian beralih, yang mana saat ini akan diambil dari dana BOS yang ada di sekolah-sekolah. 

Ia mengatakan, bahwa mengalihkan dana BOS untuk program makan gratis, bisa menimbulkan persoalan baru dalam pendidikan, serta menambah beban keuangan negara. 

"Hal ini mesti dipertimbangkan, cek dulu APBN kita apakah masih aman, jika emang tidak ada celah dananya, jangan dipaksakan, nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang bisa kena beban berat dikejar pajak naik, harga-harga naik. Sementara, ekonomi masih belum pulih sepenuhnya, dan daya beli masyarakat belum benar pulih," tegasnya. (*)