DPMDes Kutai Timur Ikut Pertemuan Pembahasan Dana Karbon dari Program FCPF-CF

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDES) Kutai Timur turut dalam pertemuan pembahasan dana karbon program Forest Carbon Partnership Facility (FCP-CF).

Kepala Bidang DPMD, Yudiet mengatakan, pertemuan tersebut sangat penting untuk membahas kelanjutan program FCP-CF, khususnya terkait dengan penganggaran dana karbon yang akan diterima oleh desa-desa di Kutim.

Pembahasan ini sangat penting karena Dana Karbon yang diperuntukkan bagi desa-desa terkait akan berlanjut hingga 2025.

"Meski keputusan final mengenai hal ini masih bergantung pada Bappeda Kutim," jelasnya, Senin (9/12/2024).

Baca juga: Manfaatkan Dana Karbon, Desa Nehas Liah Bing Kutai Timur Bentuk Tim Pengamanan Hutan Desa

Selain itu, imbuhnya, dalam pertemuan tersebut, terdapat pula pembahasan terkait anggaran yang belum terlaksana pada tahun 2023. 

Yudiet menjelaskan, anggaran yang tidak terpakai atau dikenal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) akan dipindahkan dan digunakan pada tahun 2024. 

"Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada 2023 akan diprioritaskan dan dilanjutkan pada 2024, menggunakan sisa anggaran yang tersedia," tambahnya. 

Untuk diketahui, Program FCP-CF ini melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim, serta berbagai pihak lainnya yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan desa. 

Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi karbon dan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan desa. 

Baca juga: 77 Kampung di Kabupaten Berau Kalimantan Timur Dapat Dana Karbon Total Rp 463 Miliar

Di samping itu, dalam pertemuan tersebut, terdapat sekitar 83 perwakilan desa yang turut hadir, baik secara langsung maupun melalui platform daring. 

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kutai Timur, Ripto Widargo mengatakan, kegiatan yang digelar di Hotel Maxone Balikpapan ini menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman serta literasi mengenai potensi pendanaan yang tersedia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Untuk itu, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi skema pembiayaan tersebut untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. 

"Harapan kami ke depannya dana lingkungan hidup ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan desa," katanya.

"Sehingga mendukung pencapaian target pembangunan dan kelestarian lingkungan di Kutai Timur," pungkasnya. (*)