Mendagri Tito Karnavian Setuju Usul Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, 'Demokrasi Perwakilan'

TRIBUNKALTIM.CO - Mendagri Tito Karnavian setuju dengan usul Presiden Prabowo soal wacana kepala daerah dipilih DPRD.

Kata Tito Karnavian, pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah demokrasi perwakilan.

Mendagri Tito setuju sebab biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.

"Kita melihat sendiri bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," kat Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

Baca juga: Prabowo Subianto Hidupkan Kembali Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Dulu Pernah Digagalkan SBY

 Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.

Jika kepala daerah dipilih DPRD, Mendagri berpandangan demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan.

Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," kata Tito. 

"Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," sambung Tito. 

Tito melanjutkan pemerintah akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Salah satunya sudah ada di prolegnas.

 Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," pungkas dia.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut.

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.