Resmi Dipecat PDIP Bersama Bobby Nasution dan Gibran, Jokowi Gabung Partai Golkar?

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku partainya sangat terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mau bergabung ke Golkar setelah dipecat dari PDIP.

Sarmuji menyatakan, tidak ada halangan bagi Golkar untuk menerima Jokowi sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini.

"Kita tunggu saja langkah Pak Jokowi selanjutnya. Jika setelah mempertimbangkan segala hal Pak Jokowi masuk ke Golkar, sebagai partai terbuka, tidak ada halangan bagi Golkar untuk menerima beliau dengan tangan terbuka," ucap Sarmuji saat dikonfirmasi, Senin (16/12).

Kendati demikian, Sarmuji tidak mau berkomentar lebih jauh soal pemecatan Jokowi dari PDIP.

Baca juga: Terungkap Alasan PDIP Akhirnya Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby

Baca juga: Fakta Terkini Isu Bambang Pacul Keluar dari PDIP, Cek Daftar Nama Anggota yang Dipecat Selain jokowi

"Pemecatan tentu itu menjadi urusan partai lain, jadi kami tidak bisa campuri," ujarnya.

Dipecat

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun melalui video yang diterima Tribun pada Senin (16/12).

Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

"Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia," kata Komarudin.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 24 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambung dia.

Baca juga: Terjawab Alasan Sesungguhnya PDIP Pecat Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution

Dalam hal ini Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution juga telah dipecat.

Dia mengatakan bahwa jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi. 

Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan menjabat mengatasnamakan PDIP.

"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," katanya.

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani," jelasnya.

Dalam Surat Keputusan Nomor: 1649 /KPTS/DPP/ XII /2024, DPP PDIP menimbang sejumlah hal yang menjadi alasan pemecatan terhadap Jokowi.

Baca juga: PDIP Pecat Jokowi, Gibran, Bobby karena Langgar Kode Etik, Terang-terangan Melawan Keputusan Partai

Dalam point menimbang, DPP PDIP menyoroti sikap, tindakan dan perbuatan Jokowi selaku kader yang ditugaskan sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024, telah melanggar AD/ ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.

Dimana, telah melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, dan mendukung Calon
Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).

"Serta terta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat," tulis surat pemecatan itu.

Lebih lanjut, Bidang Kehormatan Partai merekomendasikan kepada DPP Partai untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

"Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian surat tersebut.

Dalam surat itu juga melarang Jokowi melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca juga: Resmi! PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution, SK Ditandatangani Megawati Soekarnoputri

"Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Sdr. Joko Widodo," tulisnya.

Keterangan surat itu juga menjelaskan, bahwa sanksi pemecatan kepada Jokowi akan akan mempertanggungjawabkan pada Kongres Partai.

"Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliran akan ditiniau kembali dan dilakukan perbalkan sebagaimana mestinya," tulis isi surat tersebut.

Jaga Martabat

PDIP mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

Baca juga: PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution, Plus 27 Kader Lain

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12).

Menurut dia, PDIP sebetulnya memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menuntaskan persoalan pelanggaran etik oleh kader-kader di internal partai setelah Pilpres 2024.

Namun, lanjut Deddy, PDIP memutuskan untuk fokus melanjutkan agenda politik nasional, yakni Pilkada serentak 2024.

“Setelah pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” kata Deddy.

“Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Tantangan Bentuk Partai Baru

Baca juga: Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu, Tantang UGM Buka Suara

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya formalitas.

Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDIP buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDIP. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDIP sudah wassalam dengan Jokowi dan Gibran,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12).

Menurut Adi, pemecatan Jokowi dan Gibran tersebut juga tidak menurunkan daya tawar keduanya ketika nanti ingin bergabung dengan partai politik (parpol) lainnya.

Dia pun mengatakan, Jokowi dan Gibran sebenarnya bisa dengan mudah berpindah partai meskipun belum dipecat lantaran sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDIP.

“Tidak ada pengaruhnya terhadap daya tawar Jokowi dan Gibran setelah dipecat PDIP. Toh partai lain juga tahu bahwa Jokowi-Gibran sudah tak lagi jadi bagian PDIP,” ujar Adi.

Baca juga: Viral Potret Jokowi Berpose Depan Rumahnya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Cosplay jadi Turis

Selain itu, Adi menyebut, partai lain dengan mudah menerima Jokowi-Gibran bergabung. Sebab, Jokowi pernah menjadi Presiden RI dan memiliki pengikut loyal.

Namun Adi mengatakan, ini saatnya Jokowi membuktikan bahwa dirinya hebat tanpa PDIP.

Menurut Adi, salah satu cara pembuktiannya adalah dengan tidak bergabung dengan partai lain, tetapi mendirikan partai baru.

“Sebaiknya Jokowi buat partai sendiri, tak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDIP. Karena selama ini, ada klaim dari PDIP bahwa Jokowi jadi presiden, gubernur, dan Wali Kota Solo karena PDIP,” kata Adi.

Oleh karena itu, Adi kembali mengatakan bahwa pemecatan ini adalah momen pembuktian bagi Jokowi bahwa dirinya hebat tanpa PDIP.

Apalagi, Adi mengungkapkan, Jokowi sudah memiliki modal politik.

Baca juga: Respons PKB Usai PDIP Pecat Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution

Antara lain, pernah menjabat sebagai Presiden RI dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Kemudian, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Lalu, menantunya Bobby Nasution selangkah lagi menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Selanjutnya, menurut Adi, Jokowi juga memiliki dukungan dari Ahmad Luthfi di Jawa Tengah (Jateng).

“Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” kata Adi. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram