Berita Pemprov Kalimantan Timur

Angka Kemiskinan di Kaltim Turun 0,33 Persen

ri Wahyuni mengatakan  persentase tingkat kemiskinan  di Kaltim mengalami penurunan dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 di 2024

Penulis: Iklan Tribun Kaltim | Editor: Budi Susilo
HO HMS
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan  persentase tingkat kemiskinan  di Kaltim mengalami penurunan dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 di 2024.   

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan  persentase tingkat kemiskinan  di Kaltim mengalami penurunan dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 di 2024.  

Hal itu diungkapkan Sekda Sri Wahyuni saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kaltim di Puri Senyiur Hotel Samarinda, Kamis 19 Desember 2024. 

Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota tertinggi terjadi pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, diikuti  Paser dan Kutai Timur  pada angka  9 persen. 

Namun  jika dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi sebanyak 62.360 jiwa.

Baca juga: UMK dan UMSK 2025 di Kaltim Naik 6,5 Persen

Selanjutnya  Samarinda mencapai  42.840 jiwa penduduk miskin. 

“Sementara di Kutai Timur jumlah penduduk miskin sebanyak 37.780 jiwa,” paparnya. 

Meski begitu, lanjut Sri Wahyuni, untuk kemiskinan ekstrem, mengacu data dari Badan Pusat Statistik, Kaltim secara nasional tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem terendah setelah Provinsi Bali dan Kepulauan Riau pada 2024. 

Pemerintahan baru Presiden Prabowo dan Gibran pada tahun 2029 menargetkan angka kemiskinan nasional sebesar 6 persen dan tahun 2026 kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen.

Sekda Sri Wahyuni meminta permasalahan data kemiskinan perlu mendapat  perhatian, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (P3KE) yang menjadi point penting dalam subtansi penanganan kemiskinan yang tepat sasaran. 

“Melalui rakor ini diharapkan kabupaten/kota dapat memberikan informasi perkembangan terakhir terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan,” ujarnya. 

Data tersebut nantinya dapat disepakati dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanganan kemiskinan provinsi serta kabupaten/kota se-Kaltim. 

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Syirajudin, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando dan Kadis Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak. (gie/sul/ky/adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved