Beda dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN jadi 8 Persen dan Bikin Jumlah Kementerian Lebih Ramping

Kebijakan itu akan memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus menghambat tata kelola dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak.

Mantan direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi Nguyen Dinh Cung yang pernah memimpin salah satu lembaga nasional utama negara itu pun menyebutkan, reformasi pemerintahan akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan.

"Perampingan kementerian dan komisi akan mempermudah pekerjaan administrasi terkait investasi serta skema infrastruktur dan real estat," kata Cung, Menurutnya, kebijakan itu akan menyelesaikan sebagian tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintahan terbagi ke arah berlawanan.

Meski angka spesifik pengurangan kementerian belum diungkapkan, kebijakan itu berpotensi menimbulkan dampak terhadap ribuan pegawai negara yang bisa diberhentikan.

Di sisi lain, rencana pengurangan kementerian juga dinilai bisa berdampak pada investasi ke Vietnam.

Padahal, perekonomian negara itu bergantung pada ekspor.

"Investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun dan debu dari penggabungan tata kelola tingkat atas ini mereda," kata kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

Perubahan struktur pemerintah Vietnam disebut berpeluang membuat investor akan menunda investasi ke negara tersebut, serta dapat memperlambat persetujuan proyek selama beberapa bulan.

Namun, jika reformasi dilaksanakan secara efektif, kebijakan pengurangan kementerian dapat membawa dampak jangka panjang di Vietnam, sehingga lebih ramah bagi investor.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN dan Pangkas 30 Kementerian Jadi 21