Progres Pembangunan Istana Wapres Gibran di IKN Kaltim Terkini, Kelar Agustus 2025

Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari IKN Nusantara.

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.

Apa yang Harus Disiapkan Sebelum Presiden Pindah ke IKN?

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.

Kapan Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif Dimulai?

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.

Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.

Dengan rampungnya pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.

Bagaimana Respons DPR Terkait Pemindahan ke IKN?

Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke IKN.

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia juga menyebut bahwa DPR akan mempersiapkan diri sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk jika diminta untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN.

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: "Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proyek Kantor OIKN Selesai Februari 2025, Begini Perkembangannya." Klik untuk baca:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proyek Kantor Gibran di IKN Kelar Agustus 2025, Ini Progresnya."