Berita Bontang Terkini
Proyek Infrastruktur di Bontang Banyak yang Molor, DPRD Desak Evaluasi Sistem Lelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang mewacanakan bersiap beralih ke skema pengadaan melalui e-katalog
Penulis: Muhammad Ridwan | Editor: Nur Pratama
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Kepala Dinas PUPRK Bontang, Edy Prabowo, menanggapi kritik terkait sejumlah proyek infrastruktur tahun 2024 yang molor dan berdampak pada masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang mewacanakan bersiap beralih ke skema pengadaan melalui e-katalog untuk proyek fisik tahun 2025.
Langkah ini diambil setelah beberapa proyek besar tahun 2024 yang menggunakan sistem lelang terbuka mengalami keterlambatan penyelesaian.
Baca juga: Proyek Drainase Jalan Ahmad Yani Bontang Dikebut, Kontraktor Optimistis Selesai Tepat Waktu
Edy mengungkapkan, beberapa proyek yang molor antara lain pembangunan jembatan di SMP Negeri 7 dan jembatan Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Laut Indah.
Kedua proyek yang dilelang sejak 8 Mei 2024 tersebut tak rampung sesuai kontrak.
Kontraktor pun diberi tambahan waktu masing-masing 14 hari dan 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan.
Kasus serupa terjadi pada proyek pembangunan drainase di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, dan Jalan Pangeran Antasari, Bontang Baru.
Kedua proyek yang dilelang pada akhir April dan awal Mei 2024 juga tak selesai tepat waktu.
Akibatnya, proyek drainase di Jalan Pangeran Suryanata Ex Sendawar mendapat tambahan waktu 10 hari, sementara di Jalan Ahmad Yani diberi perpanjangan 15 hari.
Sebaliknya, proyek turap sungai dan peningkatan jalan di Bontang Lestari yang menggunakan skema e-katalog mampu diselesaikan tepat waktu.
"Kalau lelang terbuka, kontrak baru dimulai Juni, jadi waktunya mepet. Di 2025, kami akan berupaya menggunakan sistem e-katalog agar kejadian ini tidak terulang," jelas Edy, Rabu (8/1/2025).
Edy mengakui keterlambatan tersebut merugikan masyarakat dan meminta maaf atas dampaknya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemberian perpanjangan waktu bagi kontraktor sesuai aturan yang diatur dalam Perpres.
Desakan Evaluasi dari DPRD
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, mendesak pemerintah mengevaluasi sistem lelang proyek di Bontang.
| Pelaku Mencuri Motor di Kutai Timur Ditangkap di Bontang, Nyaris Diamuk Warga |
|
|---|
| Wawali Bontang Minta Oknum Guru Dites Kejiwaan, Agus Haris Ogah Toleransi Kekerasan Terhadap Siswa |
|
|---|
| Nasib Korban Kekerasan Guru di Bontang, Pelaku Klaim Orang Dekat Walikota, Neni Bantah: Mutasi Saja |
|
|---|
| DPPKB Turun Tangan Tangani Dugaan Kekerasan Guru terhadap Siswa SD 003 Bontang Selatan |
|
|---|
| Wawali Agus Haris Akui Pemangkasan DBH Berdampak, Pemkot Bontang Cari Sumber PAD Baru |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.