Andi Harun Soroti Setoran Parkir Samarinda, Reaksi Kadishub soal Pendapatan per Minggu Rp70 Ribu

"Tidak bisa kalau jukir menunjuk jukir lain. Karena setiap jukir resmi diberikan surat tugas atas nama satu orang. Jika berhalangan, pengganti tetap berada di bawah wewenang Dishub. Kami memastikan bahwa jukir tidak bisa menunjuk orang lain lagi," tegas Hotmarulitua Manalu.

Untuk meningkatkan pengelolaan, Dishub berencana menganggarkan Rp200 juta di tahun ini untuk melakukan studi potensi parkir melalui konsultan independen.

Studi ini akan mencakup identifikasi kantong parkir di beberapa kecamatan untuk memberikan data akurat sebagai dasar pengelolaan yang lebih baik.

"Saat ini, potensi parkir hanya berdasarkan estimasi lapangan. Studi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas," tutur Hotmarulitua Manalu.

Janji Tingkatkan Tata Kelola Parkir

Selain itu, Hotmarulitua Manalu juga mengungkapkan kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Dengan jumlah pengawas dan tenaga jukir yang terbatas, pengelolaan parkir menjadi kurang optimal.

Baca juga: Kecelakaan Bus Bawa Siswa SMK Negeri 17 Samarinda Saat ke IKN Diduga Karena Truk Parkir Sembarangan

Ia juga menegaskan bahwa menggaji jukir setara UMR akan menjadi beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami memahami tuntutan untuk meningkatkan tata kelola parkir, tetapi dengan kondisi saat ini, sistem pembagian hasil adalah opsi terbaik," katanya. 

"Kami tetap berkomitmen menjaga integritas tenaga kerja dan siap memberikan penjelasan jika ada audit dari Inspektorat," tutur Hotmarulitua Manalu. (*)