Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Molor, Progres Capai 99 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan yang semula direncanakan selesai pada akhir Desember 2024, kini masih dalam tahap penyelesaian. 

Menurut Kepala Bidang Gedung Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Indamawaty, mengungkapkan bahwa progres pembangunan telah mencapai 99 persen.

Namun, diperlukan tambahan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan proyek ini.

“Pembangunan ini sejak awal diawasi oleh KPK sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Total anggaran tahap kedua mencapai Rp 36 miliar,” ujar Dewi pada Kamis (9/1/2025).

Baca juga: Komisi IV DPRD Balikpapan Dukung Pembangunan Fasum dan RTH di Telagasari, Ini Alasannya

Dewi menjelaskan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek ini berdampak pada pemberlakuan denda kepada kontraktor. 

Sesuai aturan, kontraktor diwajibkan membayar denda sebesar 1/1.000 persen dari nilai kontrak. Hal ini dilakukan untuk memastikan tanggung jawab kontraktor terhadap penyelesaian proyek tepat waktu.

Setelah tahap kedua selesai, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap ketiga.

Namun, tahap ini masih menunggu hasil identifikasi terhadap pekerjaan yang belum terselesaikan.

“Kami sedang mereview apa saja yang belum dikerjakan. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar untuk pembangunan tahap ketiga,” tambah Dewi.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa proyek pembangunan Gedung DPRD Balikpapan ini mendapatkan pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukan dan menghindari potensi korupsi.

Baca juga: Jelang Tahun Baru Ketua DPRD Balikpapan Imbau Warga Jaga Kondusivitas dan Waspada Potensi Bencana

Dewi juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

“Kami berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang sesuai standar, sehingga dapat segera digunakan untuk mendukung kinerja DPRD Balikpapan,” kata Dewi.

Gedung baru ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. (*)