Resmi Ditangkap, Ini 5 Kontroversi Besar Yoon Suk-yeol, Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan

TRIBUNKALTIM.CO - Rabu (15/1) Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol resmi ditangkap oleh para penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan.

Yoon Suk-yeol yang juga telah dimakzulkan tersebut ditangkap ketika berada di kediamannya, yakni di pusat kota Seoul.

Dirinya diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai presiden setelah menghadapi putusan pemakzulan oleh Majelis Nasional Korea Selatan pada 14 Desember 2024.

Hal tersebut disebabkan oleh tindakannya yang memberlakukan darurat militer pada awal Desember 2024 lalu. 

Ia dituduh mengirimkan pasukan ke Majelis Nasional setelah mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 untuk menghentikan anggota parlemen agar tak memberikan suara untuk menolak dekrit tersebut.  

Baca juga: Fakta-fakta Penting Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Ditangkap Semasa Menjabat

Presiden Korea Selatan yang dikenal dengan berbagai kontroversinya ini ditangkap setelah menghadapi tuduhan atas pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selama menjabat sebagai presiden, sosok yang satu ini memiliki beragam kontroversi yang meliputi pemerintahan dan orang terdekatnya.

Berikut ini, kami rangkum untuk Anda lima kontroversi besar yang terjadi selama pemerintahan Yoon Suk-yeol sebagai Presiden Korea Selatan. 

Menyebut mantan presiden otoriter Korea Selatan "pandai berpolitik"

Dilansir dari Yonhap, sebelum dirinya dilantik sebagai presiden pada 2022 lalu, Ia menyebut bahwa Chun Doo-hwan, mantan presiden otoriter yang mengumumkan darurat militer serta bertanggung jawab atas pembantaian pengunjuk rasa pada 1980 sebagai orang yang "pandai berpolitik".

Setelah mendapat respons negatif serta kritik yang keras dari berbagai golongan, Yoon kemudian mengunggah permintaan maaf di platform Facebook. 

"Saya dengan rendah hati mengakui kritik berharga (dari masyarakat). Lebih dari siapa pun, saya turut berduka cita kepada mereka yang menderita di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan," tulisnya.

Permintaan maaf itu disampaikannya hanya beberapa jam setelah ia menyatakan "penyesalan" di sebuah acara di kantor pusat partainya.

Dalam acara tersebut, ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya tak bermaksud membela atau memuji Chun. Namun, hanya merujuknya untuk menggarisbawahi tekadnya untuk mengikuti saran para ahli dan mendelegasikan wewenang kepada mereka apabila ia terpilih menjadi presiden. 

"Tetap saja, saya salah karena telah merujuk pada pemerintahan diktator. Saya juga tidak bijaksana karena mengalihkan tanggung jawab dengan klaim bahwa makna dari kata-kata saya telah diputarbalikkan."

"Saya akan menanamkan dalam benak saya, bahwa seorang presiden berada dalam posisi yang memiliki tanggung jawab tak terbatas," tutupnya dalam postingan Facebook tersebut.

Tertangkap mengumpat di mikrofon

Dikutip dari Reuters, serangkaian kesalahan dan kontroversi membayangi kunjungan luar negeri pertama Yoon Suk-yeol yang mengundang kritik pedas dari beberapa anggota parlemen bahkan dalam partainya sendiri.

Salah satu kontroversi yang paling dibicarakan saat itu adalah ketika ia ketahuan mengumpat di mikrofon selama kunjungannya ke New York.

Ketika ia meninggalkan sebuah acara di New York setelah mengobrol singkat dengan Presiden AS Joe Biden.

"Sungguh memalukan, jika bajingan-bajingan ini menolak menyetujuinya di parlemen," kata Yoon kepada Menteri Luar Negeri Park Jin dalam sebuah video yang ditayangkan oleh penyiar Korea Selatan, yang kemudian viral di media sosial.

Juru bicaranya, Kim Eun-hye, membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Yoon merujuk kepada Parlemen Korea Selatan tanpa menyebut Biden.

Atas kontroversi ini, Yoon Suk-yeol kemudian angkat bicara.

"Baiklah, daripada menimbulkan kontroversi, saya akan katakan ini,"

"Kecuali satu atau dua atau tiga negara adikuasa di dunia, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya melindungi kehidupan dan keselamatan rakyatnya dengan kemampuannya sendiri."

"Saya ingin mengatakan, bahwa merusak aliansi dengan laporan yang berbeda dari fakta akan menempatkan rakyat pada risiko besar," tukasnya, seperti yang dikutip dari Reuters.

Baca juga: Profil dan Deretan Kontroversi Yoon Suk Yeol, Presiden Korsel yang Umumkan Darurat Militer

Berupaya menghapus Kementerian Kesetaraan Gender

Dilansir dari The Korea Times, komitmen Presiden Yoon Suk-yeol untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender  yang kontroversial secara signifikan membantunya mendapatkan suara dari para pemuda dalam pemilihan presiden di 2022 lalu. 

Sebuah koalisi kelompok perempuan, termasuk Korea Women's Hotline dan Women Link sempat mengadakan konferensi pers dan mengecam keputusan Yoon yang tidak kunjung menunjuk pengganti mantan Menteri Kesetaraan Gender, Kim Hyun-sook yang meninggalkan jabatannya. 

"Kami menuntut penghentian segera upaya berulang kali untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dan mendesak (presiden) untuk menunjuk menteri yang kompeten dan menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang tepat dan menormalkan organisasi," seru para aktivis selama acara yang diadakan di dekat kantor kepresidenan di Distrik Yongsan, Seoul.

Keputusan presiden untuk membiarkan posisi menteri kosong, dipandang sebagai langkah untuk membubarkan kementerian setelah majelis nasional baru dibentuk menyusul pemilihan umum legislatif. 

Menutup jalan investigasi dalam kasus crowd crush pada Halloween 2022

Yoon Suk-yeol memblokir rancangan undang-undang untuk meluncurkan penyelidikan baru terkait crowd crush pada Halloween 2022 di Korea Selatan yang menewaskan 159 orang di distrik Itaewon, Seoul.

Tindakan ini dikecam oleh pihak oposisi, terutama keluarga para korban.

Kantor Yoon mengumumkan vetonya terhadap pelaksanaan investigasi dengan panel independen, beberapa jam setelah perdana menteri menggambarkan rancangan undang-undang yang didukung pihak oposisi tersebut sebagai sesuatu yang dipolitisasi dan berpotensi melanggar konstitusi.

Langkah untuk memblokir RUU tersebut mendapat respons pedas dari berbagai kalangan, yang telah lama berpendapat bahwa penanganan bencana oleh pemerintah tak memadai.

Baca juga: Terjawab Kenapa Korea Selatan Darurat Militer, Presiden Beber Alasannya, Berhubungan dengan Korut

Skandal 'Dior Bag' ibu negara

Pada 2022, istri Yoon Suk-yeol sekaligus Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon-hee diam-diam terekam menerima tas desainer mewah senilai $2.000 (kira-kira Rp32 juta) sebagai hadiah. 

Dikutip dari TIME, penyelidikan dibuka setelah video yang direkam tersembunyi memicu badai politik. 

Adapun pertikaian mengenai tas tangan tersebut membuat Yoon tertuduh melakukan korupsi oleh lawan politiknya.

Kim Keon-hee kemudian diperiksa sekitar 12 jam oleh penyidik. Ia juga menjadi ibu negara Korea Selatan pertama yang sedang menjabat dipanggil untuk pemeriksaan sebagai akibat atas perilakunya. 

Yoon dan Kim kompak membantah melakukan kesalahan apapun, dan Yoon kemudian meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran publik atas  "perilaku tidak bijaksana" istrinya.

Itulah sederet kontroversi yang terjadi selama pemerintahan Yoon Suk-yeol berlangsung. 

Setelah penangkapan dan interogasi, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang yang berdekatan dengan kantor CIO. (*)