Terjawab Pagar Laut Tangerang Punya Siapa? Nelayan Singgung Artis Terkenal, KKP: Ada Titik Terang

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab sudah pagar laut Tangerang punya siapa? KKP sebut ada titik terang, nelayan singgung sosok artis terkenal. 

Misteri pemilik pagar laut yang ditemukan di pesisir Tangerang, Banten, mulai terkuak. 

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang terbentang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji ini diketahui dibangun tanpa mendapatkan izin dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pagar laut Tangerang memiliki struktur yang terdiri dari bambu setinggi rata-rata enam meter, dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat dari karung pasir.

Baca juga: Viral, Laut Tangerang Dipagar Sepanjang 30,16 Km Seperti Labirin, Pemilik Pagar Masih Misteri

Proses pembangunannya dimulai pada Juli 2024, tetapi baru menarik perhatian luas setelah viral di media sosial pada Januari 2025. 

Identifikasi Pemilik Pagar Laut Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar ini.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan petunjuk tentang pemilik pagar setelah melakukan wawancara dengan sejumlah nelayan.

Namun, identitas pemilik belum bisa diumumkan karena perlu dilaporkan lebih dahulu kepada pimpinan KKP.

“Sore tadi kami wawancara beberapa nelayan. Kami gali dulu siapa di baliknya ini. Ada sedikit titik terang dan kami sudah kantongi,” ujar Pung dikutup dari Tribunnews, Jumat (10/1/2025).

“Kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait pagar tersebut,” tambahnya.

Dari investigasi Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, diketahui bahwa sejumlah warga diberi bayaran sebesar Rp 100.000 untuk membantu membangun pagar laut ini.

Meski demikian, pihak yang memberikan instruksi masih belum diketahui secara pasti.

Rencana Tindakan Tegas Pagar Laut Tangerang Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pagar tersebut akan dibongkar jika terbukti tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam pengelolaan tata ruang laut di Indonesia.