Larangan Bawa Kendaraan Pribadi Bagi Siswa Samarinda, Walikota Andi Harun Pastikan Solusi Konkrit

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang melarang siswa SMP dan SMA membawa kendaraan pribadi ke sekolah. 

Kebijakan ini didasari oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.  

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan bahwa kebijakan larangan membawa kendaraan pribadi ke sekolah perlu dipikirkan secara matang dan dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati. 

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Pastikan Rancangan Transportasi Umum Kereta Sudah Final

"Memang harus dipikirkan secara bersamaan, tapi kita harus hindari dulu asumsi bahwa ketika ada larangan membawa kendaraan ke sekolah, maka pemerintah harus menyiapkan kendaraan untuk itu," ujar Andi Harun.

Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas, menghindari bahaya bagi siswa, serta mencegah terjadinya balap liar yang melibatkan kendaraan pelajar. 

"Pemerintah pasti pikirkan solusinya, tapi kita jangan tunda aturan agar siswa itu tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah," ujarnya.

Namun, Andi Harun juga menyadari bahwa kebijakan tersebut harus diikuti dengan penyediaan solusi transportasi yang memadai.

Saat ini, Pemkot Samarinda berencana untuk mengaktifkan sistem transportasi massal, termasuk kemungkinan pengadaan bus khusus untuk sekolah. 

Baca juga: Samarinda Sudah Macet Dimana-mana, Jokowi Ajak Warga Naik Transportasi Umum

Perencanaan pengadaan kendaraan sekolah tersebut sudah ada, dan nantinya akan menjadi pilot project di sekolah unggulan yang dibangun di Loa Bakung.

"Itu akan jadi role model untuk transportasi dari sekolah-sekolah lain, tapi memang bertahap. Kalau sekolah terpadu mulai menerima siswa Juni-Juli, kendaraan kemungkinan baru ada setelah itu. Mungkin awalnya kami sewa dulu, karena pemerintah tidak boleh mengadakan kendaraan tanpa perencanaan yang matang," jelasnya.

Wali Kota Samarinda ini juga memberikan contoh bagaimana pemerintah telah mengambil langkah sewa dalam beberapa kebijakan sebelumnya, seperti pembangunan Pasar Pagi. 

"Misalnya, kita bantu dulu sewakan tempat, alhamdulillah dengan model seperti itu berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan tahun ini Pasar Pagi selesai," tuturnya.

Baca juga: Bukan Mobil Pribadi, 80 Persen Perjalanan di IKN Nusantara Pakai Transportasi Umum

Meskipun pengadaan transportasi publik masih menjadi tantangan dari periode sebelumnya, Andi Harun menegaskan bahwa untuk periode kali ini Pemkot Samarinda akan bekerja keras dalam hal mengadakan transportasi publik.

Atas hal ini, ia mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam proses tersebut. 

Tidak semua kebijakan pada hari itu juga ada solusinya karena pemerintah juga memiliki keterbatasan. 

"Kami sedang merencanakan pengaktifan transportasi massal. Jadi, sambil menuju ke sana, ayo bantu pemerintah dan kami mohon doanya," pungkasnya. (*)