BPKAD Mahulu Memastikan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 Sesuai Regulasi

Tetapi karena ada pengimputan pajak yang harus disinergikan dengan KPP Pratama Tenggarong,” ucapnya. 

Untuk mempercepat proses ini, BPKAD telah menghimbau seluruh bendahara pengeluaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera menjadwalkan penginputan pajak. 

Ia menyebut, kapasitas KPP Pratama Tenggarong dalam memproses data pajak terbatas, yakni hanya untuk 30 SKPD per hari.

“Sehingga kami menghimbau kepada seluruh bendahara pengeluaran, mulai minggu lalu sampai dengan minggu ini, untuk bisa menjadwalkan SKPD-nya. Karena dalam proses penginputan di KPP Pratama Tenggarong Samarinda itu hanya bisa dilakukan untuk 30 SKPD dalam satu hari,” sebutnya.

Pemerintah daerah juga menyediakan akses pendaftaran melalui situs web khusus untuk mempermudah SKPD mendaftarkan diri. 

Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses penginputan data pajak dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien.

“Mereka silakan mendaftarkan dirinya melalui web yang sudah disediakan KPP Pratama untuk segera meng-input. Sehingga setelah di-input, gaji sudah bisa artinya terbayarkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya peran SKPD dalam mempercepat proses ini. 

“Yang lebih tahu pajaknya, detail pajaknya itu di SKPD. Jadi kalau itu sudah, nanti dengan sendirinya gaji sudah bisa artinya diamprahkan,” imbuhnya.

Meski menghadapi kendala, pemerintah daerah memastikan gaji ASN akan segera cair setelah seluruh data pajak selesai diproses. 

Upaya ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para ASN yang terdampak. (*)