Dana Rp48,8 Triliun untuk Bangun IKN di Kaltim, Prabowo Subianto Ingin Ekosistem 2 Lembaga

TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA - Dana Rp48,8 triliun untuk bangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto kabarnya ingin targetkan, IKN Nusantara menjadi Ibu Kota Politik melalui perwujudan infrastruktur ekosistem dua lembaga yakni yudikatif dan legislatif.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono melalui siaran persnya, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.  

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - IKN Nusantara, Rahmad Masud Bersedia Bebaskan 1.448 Bidang Tanah

“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” beber Basuki. 

Dia mengatakan, hal itu usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait IKN di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025. 

Basuki mengungkapkan, pada tahap kedua pembangunan IKN periode 2025-2029, Prabowo mempunyai target IKN Nusantara menjadi ibu kota politik.

Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif.

“Pertama, menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujarnya dalam siaran pers.

Baca juga: Perwakilan Dunia Usaha Finlandia ke IKN Nusantara di Kaltim, Jajaki Potensi Investasi

Untuk menyelesaikan target tersebut, dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun.  

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.  

“Jadi, dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkapnya.  

Proyek Investasi IKN

Di samping itu, Basuki mengungkapkan bahwa Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.  

“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak,” ujar Basuki.

Kemudian, untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer (km) dikerjakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).  

Baca juga: 4 Dampak Positif IKN Nusantara Buat Balikpapan, Dari Infrasturktur, Lapangan Kerja hingga Ekonomi