Daftar 5 Investor IKN Swasta yang Sudah Beroperasi di Ibu Kota Negara Baru

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar IKN Nusantara terkini.

Berikut daftar 5 investor IKN swasta yang sudah beroperasi di Ibu Kota Negara baru.

Beberapa investor IKN telah menuntaskan pembangunan investasi mereka.

Bahkan investasi yang mereka tuntaskan sudah beroperasi di IKN Nusantara, Kaltim.

Baca juga: IKN dan RDMP Dongkrak Investasi di Balikpapan hingga 683,44 Persen

Melansir Kompas.com pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap II periode 2025-2029 tak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Meskipun demikian, untuk tahun ini Otorita IKN tetap mendapat alokasi APBN demi keberlanjutan dengan angka Rp 48,8 triliun.

Oleh karena itu OIKN akan terus menggenjot skema-skema kerja sama yang dapat menarik minat investor untuk membenamkan modalnya di IKN. 

Berlanjut hingga IKN Selama pembangunan Tahap I kurun 2022-2024, ada sejumlah proyek yang dibangun dengan pendanaan swasta yang sudah tuntas, dan bahkan beroperasi. 

Deputi Investasi dan Pendanaan OIKN Agung Wicaksono menuturkan, proyek-proyek IKN yang dibiayai swasta dan sudah beroperasi cukup banyak.

Menyusul kemudian investasi baru yang akan direalisasikan saat peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 dengan nilai Rp 6,49 triliun.

Itu artinya ada tambahan investasi baru dari yang sudah terealisasi sebelumnya sebesar Rp 58,4 triliun.

"Tambahan investasi baru ini menggenapi total investasi swasta yang masuk di IKN menjadi Rp 64,89 triliun atau hampir Rp 65 triliun," ujar Agung kepada Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Pengamanan di IKN Nusantara Masih Dilakukan Polres Penajam Paser Utara

Berikut daftar proyek investasi swasta yang sudah tuntas dan beroperasi:

1. Swissotel Nusantara 
2. Rumah Sakit Hermina
3. Rumah Sakit Mayapada Nusantara
4. Pusat Pelatihan atau Training Center (TC) PSSI
5. PLTS berkapasitas 50 MW. 

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - IKN Nusantara, Rahmad Masud Bersedia Bebaskan 1.448 Bidang Tanah

Presiden Prabowo Subianto sepakat mengalokasikan anggaran Rp48,8 Triliun buat Ibu Kota Negara baru.

Dana Rp48,8 triliun untuk bangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto kabarnya ingin targetkan, IKN Nusantara menjadi Ibu Kota Politik melalui perwujudan infrastruktur ekosistem dua lembaga yakni yudikatif dan legislatif.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono melalui siaran persnya, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.  

“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” beber Basuki. 

Dia mengatakan, hal itu usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait IKN di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025. 

Basuki mengungkapkan, pada tahap kedua pembangunan IKN periode 2025-2029, Prabowo mempunyai target IKN Nusantara menjadi ibu kota politik.

Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif.

“Pertama, menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujarnya dalam siaran pers.

Baca juga: Perwakilan Dunia Usaha Finlandia ke IKN Nusantara di Kaltim, Jajaki Potensi Investasi

Untuk menyelesaikan target tersebut, dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun.  

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.  

“Jadi, dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkapnya.  

Proyek Investasi IKN

Di samping itu, Basuki mengungkapkan bahwa Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.  

“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak,” ujar Basuki.

Kemudian, untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer (km) dikerjakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).  

Baca juga: 4 Dampak Positif IKN Nusantara Buat Balikpapan, Dari Infrasturktur, Lapangan Kerja hingga Ekonomi

“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU," ujar mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu. Lebih lanjut, terdapat satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kemudian, Basuki juga memaparkan groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan.  

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” ujarnya.

Terakhir, Basuki menyampaikan, Menteri PKP memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN.

Hal itu dilakukan agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.

IKN Kaltim tak Lagi Andalkan APBN

Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan anggaran pembangunan IKN Kaltim hanya 20 persen saja yang bersumber dari APBN.

Komitmen Pemerintah untuk hanya menggunakan dana APBN sebesar 20 persen dari anggaran IKN Kaltim kembali disampaikan Pemerintaha Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan.

Jumat (17/1/2025), Dedek Prayudi dalam media gathering di Bandung, Jawa Barat mengatakan, komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. 

Komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi.

Namun, pembangunan IKN tak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya.

 "Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi.

Dan di sini investor baik itu asing maupun dalam negeri sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya," lanjut Uki. 

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN bisa bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Proyek IKN Nusantara: Tol Bawah Laut Pertama di Indonesia Senilai Rp11 Triliun Lintasi Sungai Sepaku

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN untuk menjadi ibu kota baru yang utuh membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun, dengan 20 persen di antaranya berasal dari APBN.

"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol Nusantara pada Selasa (15/3/2022).

Artinya, batas maksimal penggunaan APBN untuk proyek IKN adalah Rp 93,2 triliun. Sehingga sisanya akan diisi oleh investor.

Sedangkan berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan IKN telah menelan APBN sebesar Rp 83,4 triliun, terhitung per 4 Juli 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sah, Prabowo Setujui Anggaran Pembangunan IKN Tahap II Capai Rp 48,8 Triliun."