Puluhan Warga Desa Manunggal Jaya Kukar Unjuk Rasa, Tuntut Solusi Konkret Persoalan Air Bersih

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bentuk luapan keresahan terkait persoalan air bersih, puluhan warga Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka menggeruduk Kantor Perumda Tirta Mahakam, Bangun Rejo, Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (30/1/2025).

Aksi ini dilakukan untuk mendesak perbaikan pelayanan air bersih yang menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Pasalnya, krisis air telah terjadi selama berbulan-bulan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Puluhan Warga Unjuk Rasa di Kantor Perumda Tirta Mahakam Tenggarong

Adapun poin utama dalam tuntutan aksi unjuk rasa ini ialah Perumda Tirta Mahakam harus segera mencari solusi konkret atas persoalan air bersih di Tenggarong Seberang, khusunya di Desa Manunggal Jaya.

Selama perbaikan, masyarakat meminta kompensasi berupa ganti rugi pengisian air di tandon dan pelayanan mobil tangki gratis.

Kemudian pengerjaan perbaikan yang tidak berlarut terlalu lama dan kompensasi potongan harga 50 persen di setiap tagihan bulanan.

Koordinator aksi damai, Cindy mengatakan, tuntutan ini merupakan akumulasi dari kerugian yang dihadapi warga selama beberapa tahun terakhir.

Diungkapkannya dalam satu bulan saja, warga hanya bisa merasakan air bersih lancar dalam waktu 20 hari.

“Karena keterbatasan ini warga merasakan kerugian yang cukup besar. Jika ada perbaikan atau kerusakan, kita mau tidak mau harus beli air untuk tandon besar dan bayar Rp60 ribu. Bayangkan berapa KK dan berapa hari harus mengeluarkan biaya itu," tandas Cindy.

Baca juga: Perumda Danum Taka Target 45 Persen Masyarakat PPU Bisa Nikmati Air Bersih di Tahun 2025

Adanya aksi damai ini pun merupakan upaya untuk memperjuangkan pemenuhan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan telah diatur di undang-undang.

Cindy mengatakan, wilayah yang terdampak krisis air ini mencakup Desa Manunggal Jaya, Embalut, Bhuana Jaya dan Bangun Rejo.

"Tentunya kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil solusi konkret sehingga masyarakat bisa terpenuhi haknya," pungkasnya. (*)