IKN di Kaltim Belum Siap, Pemindahan ASN Ditunda

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) ditunda.

Ditundanya pemindahan ASN tersebut tidak terlepas dari belum siapnya infrastruktur di IKN.

Sejatinya pemindahan ASN ke IKN dijadwalkan dilakukan pada Januari 2025, namun terpaksa ditunda.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dalam Surat Nomor: B/380/M.SM.01.00/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

Baca juga: Pemindahan ASN ke IKN Kaltim Resmi Ditunda, Sampai Kapan? MenpanRB Jelaskan Alasan Penundaan

Baca juga: Info Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Kaltim, Akmal Malik Sebut Prabowo Lantik di Jakarta Bukan IKN

Penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya belum selesainya penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian/lembaga, serta belum rampungnya pembangunan gedung perkantoran dan unit hunian di IKN.

"Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian Rini dalam surat tersebut.

Untuk diketahui, hingga akhir Januari 2025, pembangunan IKN Tahap I kurun 2022-2024 telah menelan investasi APBN senilai Rp 89 triliun.

Rinciannya, Batch I telah mencapai 97,2 persen, Batch II sebesar 81,1 persen, dan Batch III baru mencapai 32,1 persen.

Baca juga: Apa Saja yang Telah Terbangun di IKN Kaltim Selama 3 Tahun Pembangunan?

Sementara itu, untuk proyek yang menggunakan anggaran non-APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), perkembangannya mencapai 92 persen yang terdiri dari 16 paket pekerjaan konstruksi.

Seperti apa kondis IKN terkini?

Pembangunan infrastruktur IKN menunjukkan kemajuan signifikan.

RTJM, misalnya, kini mulai dipenuhi tanaman hijau.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara, NASA Ungkap Hutan di Kaltim Menyusut, OIKN Sebut Pohon Eucalyptus Jadi Faktor

Berikutnya Plaza Bhinneka yang menggenapi ruang terbuka publik di IKN.

Kemudian Swissotel Nusantara yang merupakan hotel bintang lima perdana di IKN.

Hotel ini telah diresmikan pada Agustus 2024 lalu, dan beroperasi menyambut para tamu yang ingin mengunjungi atau berbisnis di IKN.

Sementara itu, terkait kebutuhan perumahan para menteri, diputuskan untuk menambah jumlah rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN sebanyak 12 unit, sehingga total akan menjadi 48 unit.

Baca juga: Hadirnya Persemaian Mentawir Bukan untuk IKN Saja, Reforestasi Seluruh Kalimantan

Penambahan ini berkaitan dengan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 48 menteri.

Saat ini, jumlah rumah menteri yang telah dibangun di IKN baru mencapai 36 unit, sesuai dengan kabinet sebelumnya yang bernama Kabinet Indonesia Maju.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya penambahan tersebut.

Progres proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemerintahan dan kehidupan masyarakat di IKN.

Baca juga: Viral Foto Penyusutan Hutan di IKN Kaltim, Otorita Sebut Bakal Dihijaukan Kembali

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 ini.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang dianggap lebih strategis dan berkelanjutan.

Seiring dengan rencana pemindahan ASN, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dasar di IKN pun terus digeber.

Tujuannya adalah agar semua fasilitas siap untuk mendukung kehadiran ASN di ibu kota baru Indonesia tersebut.

Baca juga: Banjir Sempat Merendam Bandara VVIP IKN, Kemenhub Beberkan Penyebabnya

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah, pemindahan ASN masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Belum tahu. Nanti, kita tunggu perintah dari KemenPAN-RB," ungkap Zainal usai acara peresmian gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

Meskipun demikian, terdapat beberapa infrastruktur yang masih perlu ditambahkan dan dirapikan.

Contohnya, di bidang Cipta Karya, masih diperlukan fasilitas air minum, peningkatan kapasitas Multi-Utility Tunnel (Terowongan Multi Utilitas), serta akses jalan menuju Bandara IKN.

Baca juga: Banjir Sempat Merendam Bandara VVIP IKN, Kemenhub Beberkan Penyebabnya

Zainal menambahkan, perapian tersebut diupayakan selesai pada periode Lebaran tahun 2025.

"Oh iya nih, secepatnya kita rapikan," tutup Zainal.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga mengaku  belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pemindahan ASN ke IKN.

"Kami menunggu arahan presiden lewat PAN-RB, selama ini belum ada aba-aba dari Bu MenPAN (RB)," tandas Dody saat ditemui di kantin Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Baca juga: Kondisi Terkini Bandara VVIP IKN Kaltim Sempat Terendam Banjir hingga Viral, Areal Dalam Berlumpur

Ia menyatakan, pemindahan ASN akan segera dilaksanakan apabila sudah mendapatkan restu dari Prabowo.

Kondisi ini menandakan bahwa meskipun banyak persiapan yang dilakukan, keputusan akhir tetap bergantung pada arahan dari pemerintah pusat.

Lepas dari itu, pemindahan ASN ke IKN akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih merata dan efisien di Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) sedang merancang pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Baca juga: Viral Foto Penyusutan Hutan di IKN Kaltim, Otorita Sebut Bakal Dihijaukan Kembali

Hal ini disebabkan ada tambahan Kementerian Koordinator (Kemenko) dari semula empat menjadi tujuh pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri (Wamen) PAN-RB Purwadi Arianto mengungkapkan hal ini usai menghadiri peluncuran PU Corporate University (Corpu) dan Smart ASN di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Kemudian, kita lihat waktu pembangunan pertama kan baru ada empat Menko ya. Sekarang, sudah ada tujuh Menko, mungkin nanti dirancang. Mungkin, tujuh Menko lagi nanti pembangunannya disiapkan oleh dari PU," ungkap Purwadi.

Soal pemberian insentif bagi ASN yang bersedia pindah, hal ini  masih menjadi pembahasan Kementerian PAN-RB.

"Kita sedang bahas. Semoga nanti bisa memudahkan mereka, sehingga mereka bisa ada daya tarik untuk berangkat ke sana," tutup Purwadi. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ekosistem Perkantoran Belum Siap, Pemindahan ASN ke IKN Ditunda"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jumlah Kemenko Makin Banyak, Pemindahan ASN ke IKN Masih Dirancang"