DPRD PPU Janji Sampaikan Tuntutan Honorer Penajam Paser Utara ke Pemerintah Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Tuntutan para Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD PPU.

Sebelumnya, ribuan THL atau honorer di Penajam Paser Utara menolak wacana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, lewat aksi demonstrasi.

RDP digelar dengan melibatkan unsur pemerintah daerah yang terkait.

Dalam RDP itu, Wakil Ketua II DPRD PPU Andi Yusuf mengatakan bahwa pihaknya beserta pemerintah daerah, akan mengusulkan penerimaan para honorer ini, untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Baca juga: Tanggapan Wakil Ketua DPRD PPU Andi Muhammad Yusuf Terkait 240 Tenaga Honorer di PPU Dirumahkan

Namun, akan diprioritaskan bagi THL yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun keatas, maupun bagi honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS tetapi tidak lulus.

"Yang sudah pernah tes tidak akan lagi tes kedua, dan diharapakan yang kita utamakan itu 10 tahun ke atas untuk diprioritaskan," ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Kamis (6/2/2025).

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa, upaya itu terlebih dahulu harus disampaikan kepada Kementerian PAN-RB, serta melihat kemampuan anggaran daerah.

"Tetapi tetap harus mempertimbangkan hal itu juga," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer PPU Rizal menyampaikan harapan besarnya terhadap hal ini.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Tenaga Honorer di PPU Demo di Kantor DPRD, Tolak PPPK  Paruh Waktu

Ia juga menanti solusi dari pemerintah daerah, agar masalah honorer, bisa segera terselesaikan.

"Hasil dari RDP ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memecahkan masalah penerimaan tenaga honorer di Penajam Paser Utara menjadi PPPK," pungkasnya. (*)