Presiden Prabowo Tegas akan Singkirkan Menteri yang tak Mau Kerja, Benarkah Reshuffle Kabinet?

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto ancam reshuffle menteri yang tak mau kerja untuk rakyat.

Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Prabowo menegaskan ia tak ragu untuk bertindak memecat para menterinya.

Baca juga: Terbaru Jadwal Pelantikan Kepala Daerah 2025, Gugatan Isran Ditolak MK, Rudy Masud Dilantik Prabowo

Prabowo menegaskan, jika para menterinya di Kabinet Merah Putih tak mau bekerja untuk rakyat, maka Presiden ke-8 RI itu tak segan untuk memecat atau menyingkirkan menteri tersebut dari kabinet.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan."

"Mau lebih jelas lagi?" kata Prabowo dilansir Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Menurut Prabowo, selama ini rakyat selalu menuntut pemerintah untuk bekerja dengan bersih dan benar.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. "

"Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," terang Prabowo.

Tak hanya Prabowo, isu soal reshuffle kabinet ini juga turut diungkapkan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, reshuffle tergantung kepada Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

Baca juga: Prabowo Ancam Reshuffle Menteri yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat, Kami Tidak Ragu Bertindak

Meski ada berbagai masalah yang dilakukan sejumlah menteri, atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Muzani, bagi Prabowo itu merupakan penyempurnaan dari suatu proses.

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ucapnya.