Anggaran IKN Diblokir, Progres Pembangunan Tertunda hingga ASN Batal Pindah Awal Januari 2025

TRIBUNKALTIM.CO – Anggaran IKN 2025 diblokir, progres pembangunan tertunda hingga ASN batal pindah awal Januari 2025.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 harus tertunda.

Pasalnya, anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025 masih diblokir.

Baca juga: Info IKN Kaltim Terbaru, Kawasan Inti Ibu Kota Negara Nusantara Dibuka Kembali Buat Umum

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran tersebut masih diblokir. Akibatnya, tidak ada progres pembangunan pada tahun ini.

“Saya bilang, anggaran itu kan di-blokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” ujar Dody usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Dody juga berkelakar progres yang ada hanya untuk “makan siang menteri.”

Namun, Dody juga memaparkan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, yang tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.

Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun.

Meski anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.

AHY mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk IKN dari 2025 hingga 2029.

Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tahapan yang telah disusun. 

“Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif,” jelas AHY.

ASN Batal Pindah ke IKN pada Awal Januari 2025

Belum lama ini, Pemerintah memastikan pemindahan ASN ke IKN Kaltim yang sempat akan dilaksanakan Januari 2025 dipastikan ditunda.

Terbaru, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk IKN Kaltim.

Anggaran IKN Kaltim untuk 2025 yang masih diblokir ini membuat belum ada progres pembangunan di tahun ini. 

Baca juga: Info IKN Kaltim Terbaru, Kawasan Inti Ibu Kota Negara Nusantara Dibuka Kembali Buat Umum

“IKN kayaknya belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. 

Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” kata Dody usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 

Dody hanya berkelakar, progres anggaran pembangunan IKN sementara untuk “makan siang menteri”.

“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

Namun, dalam rapat dengar pendapat itu, Dody memaparkan progres pembangunan IKN pada 2024.

Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.

Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

Hal itu disampaikan AHY setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis ini.

“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut.

Baca juga: Aksi Demo Warga Terdampak Bandara di IKN Kaltim, Respons Badan Bank Tanah soal Reforma Agraria

Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. 

Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” kata AHY dalam keterangan tertulis, dikutip dari ksp.go.id.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, AHY juga menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif. 

“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” kata AHY.

Kepala OIKN Optimis Anggaran IKN tak Dipangkas

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipangkas. 

Hal itu disampaikan Basuki menyusul adanya pemangkasan anggaran OIKN tahun 2025 seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 Dia bilang, rapat terakhir soal pembangunan IKN di Istana Kepresidenan pun dilakukan setelah Inpres dibuat. 

"Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada Beliau (Presiden Prabowo Subianto), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

"Nanti kalau saya salah disampaikan, karena Inpres Nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin.

Jadi Inpres Nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari," imbuhnya.

Terkait hal ini, pihaknya akan bersurat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Ia menuturkan, anggaran OIKN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 6,39 triliun. 

OIKN pun akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN sebesar Rp 8,1 triliun. 

Baca juga: Anggaran Pembangunan IKN Kaltim Dipangkas Presiden Prabowo 75 Persen, AHY: Kita Harus Bijak

"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 (triliun) plus Rp 8,1 (triliun)," beber Basuki seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Pemindahan ASN Dipastikan Ditunda

Pemerintah akhirnya secara resmi menunda pemindahan ASN ke IKN Kaltim.

Ada sejumlah alasan yang kemudian membuat Pemerintah memutuskan penundaan pemindahan ASN ke IKN Kaltim.

Rencana pemindahan ASN ke IKN Kaltim ini sudah digaungkan sejak era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), namun kemudian beberapa kali dimundurkan hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan menunda. 

Awalnya, pemindahan ASN ke IKN Kaltim direncanakan bulan September 2024.

Kemudian ditunda dan rencana pemindahan ASN ke IKN Kaltim direncanakan Januari 2025.  

Terkini, rencana pemindahan ASN ke IKN Kaltim di bulan Januari 2025 resmi diumumkan ditunda. 

Penundaan pemindahan ASN ke IKN Kaltim ini menyusul terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dengan Nomor: B/380/M.SM.01.00/2025 tertanggal 24 Januari 2025. 

Keputusan ini tentu saja memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat.

Lantas, apa sebenarnya alasan di balik penundaan ini?

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Rini menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penundaan pemindahan ASN ke IKN.  

Pertama adalah belum selesainya penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian/lembaga.

Kedua, belum siapnya infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, hunian, dan fasilitas umum lainnya di IKN belum sepenuhnya selesai.

Oleh karena itu, kepastian waktu pemindahan pun belum dapat ditentukan.

"Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian Rini dalam surat tersebut.

Untuk diketahui, hingga akhir Januari 2025, pembangunan IKN Tahap I kurun 2022-2024 telah menelan investasi APBN senilai Rp 89 triliun.

Rinciannya, Batch I telah mencapai 97,2 persen, Batch II sebesar 81,1 persen, dan Batch III baru mencapai 32,1 persen.

Sementara itu, untuk proyek yang menggunakan anggaran non-APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), perkembangannya mencapai 92 persen yang terdiri dari 16 paket pekerjaan konstruksi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram