Pemkab Mahulu Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan Meski Ada Pemangkasan Anggaran

"Tapi kalau kegiatan-kegiatan kunci atau kegiatan-kegiatan wajib dasar, ini harus kita intervensi. Enggak boleh dihilangkan," jelasnya.  
 
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

"Kalau dihilangkan, ya artinya kita tidak melaksanakan amanah untuk membangun," ungkapnya.  

Ia menambahkan bahwa tugas bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah telah diatur dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), yang mencantumkan berbagai program wajib yang harus dijalankan oleh setiap kabupaten.  

"Karena kewajiban dari pemerintah pusat yang diberikan kepada bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah, itu dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah," imbuhnya.  

Dengan strategi ini, Pemkab Mahulu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan mengganggu program yang telah menjadi kewajiban daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. (*)