Pemkab Mahulu Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan Meski Ada Pemangkasan Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa program prioritas daerah tetap akan berjalan meskipun ada pemangkasan anggaran. 

Fokus utama pemerintah adalah memastikan standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja kunci (IKK) tetap terpenuhi.  

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, menekankan bahwa pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan program wajib dan dasar.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Berikan Beasiswa Mahasiswa Jenjang S1 hingga S3, Cetak Generasi yang Unggul 

"Jadi kita menyesuaikan ya. Walaupun ada pemangkasan atau apa, yang penting tetap kita prioritaskan kepada kegiatan atau program yang menjadi program kegiatan wajib dan dasar," katanya, Minggu (9/2/2025).   

Menurutnya, salah satu prioritas utama adalah pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) oleh enam OPD terkait, yang memiliki indikator spesifik untuk diintervensi.  

"Seperti pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh enam OPD, itu kan ada indikator-indikator kegiatan apa yang bisa diintervensi," ucapnya.  

Selain SPM, Ia juga menekankan bahwa setiap OPD memiliki indikator kinerja kunci (IKK) yang harus diprioritaskan dalam penyusunan anggaran.  

"Di pelaksanaan kegiatan itu kan semua OPD punya indikator kinerja kunci. Nah, itu juga mesti harus menjadi pilihan utama," tuturnya.  

Ia mengingatkan agar pemangkasan anggaran tidak sampai menghilangkan program yang menjadi kewajiban dasar pemerintah daerah.  

"Jangan sampai pemotongan anggaran ini justru yang dipotong atau dihilangkan itu kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang menjadi kewajiban dasar. Itu jangan," tegasnya.  

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengamankan program-program prioritas nasional, meskipun harus menyesuaikan anggaran.  

"Walaupun saya dipotong, tapi program prioritas nasional ini tetap harus kita amankan dulu. Program-program pelaksanaan SPM, program-program pelaksanaan indikator kinerja kunci, itu harus kita pilih dulu," tambahnya.  

Pastikan Program Wajib Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran

Ia menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program utama tidak boleh dikurangi.  

"Itu kan merupakan program kegiatan. Kalau perjalanan ini kan hanya untuk sebagai penunjang, kalau itu dikurangi enggak masalah," ujarnya. 
 
Menurutnya, program yang bersifat wajib dan mendasar harus tetap diintervensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.  

"Tapi kalau kegiatan-kegiatan kunci atau kegiatan-kegiatan wajib dasar, ini harus kita intervensi. Enggak boleh dihilangkan," jelasnya.  
 
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

"Kalau dihilangkan, ya artinya kita tidak melaksanakan amanah untuk membangun," ungkapnya.  

Ia menambahkan bahwa tugas bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah telah diatur dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), yang mencantumkan berbagai program wajib yang harus dijalankan oleh setiap kabupaten.  

"Karena kewajiban dari pemerintah pusat yang diberikan kepada bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah, itu dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah," imbuhnya.  

Dengan strategi ini, Pemkab Mahulu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan mengganggu program yang telah menjadi kewajiban daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. (*)