Ibu Kota Negara

Anggaran IKN Diblokir, Ekonom Kaltim: Masih Ada Progres tapi Lambat, Prioritas Prabowo Disinggung

Anggaran IKN diblokir, Ekonom Kaltim sebut tetap ada progres tapi lambat. Ia menyinggung prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penulis: Aro | Editor: Amalia Husnul A
Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
ANGGARAN IKN DIBLOKIR - Momen Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau Istana Garuda di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024) lalu. Saat ini tengah ramai disorot soal anggaran IKN Kaltim diblokir. Ekonom Kaltim menyebut hal ini sudah bisa diprediksi. Ia menyinggung prioritas program Prabowo. (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) 

"Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN," ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

 Ia mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang digelontorkan tidak kecil, sehingga dipastikan progresnya akan terus berjalan.

"Masih jalan kan. Itu kan Rp 48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil."

"Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan.

Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," ujar Hasan.

Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN

"Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur."

 "Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," tegas Hasan. 

Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.

Kuota APBN untuk IKN Kaltim

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN untuk menjadi ibu kota baru yang utuh membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun, dengan 20 persen di antaranya berasal dari APBN.

"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol Nusantara pada Selasa (15/3/2022).

Artinya, batas maksimal penggunaan APBN untuk proyek IKN adalah Rp 93,2 triliun.

Sehingga sisanya akan diisi oleh investor.

Baca juga: Soal Anggaran IKN Diblokir, Begini Tanggapan Masyarakat Sepaku PPU

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy/kompas.com)

Ikuti berita populer lainnya di Google NewsChannel WA, dan Telegram.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di kompas.com.

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved