Anggaran IKN Kaltim Diblokir Pemerintah Pusat, Beda Respons OIKN, Rocky Gerung dan Warga Sepaku

Mengingat, IKN telah memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan di Sepaku, termasuk di desanya.

“Sayang sekali kalau distop pembangunannya, karena kita seperti ini cukup maju karena adanya IKN,” ungkapnya, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Kaltim Masih Butuh IKN Nusantara di Tengah Isu Pembangunan Ibu Kota Negara Mangkrak 2025

Sri Wahyuni yang memiliki usaha kue kering juga menyebutkan, salah satu dampak positif yang dirasakan selama ini adalah banyaknya pendatang yang tinggal di Sepaku.

Hal itu membuat pembeli produknya semakin ramai.

Hampir setiap hari ada saja pesanan kue yang ia terima dari perusahaan-perusahaan di Sepaku.

“Dulu di sini sepi, kita mau jualan juga susah. Sekarang jadi ramai kalau kita jualan, apalagi jual makanan,” sambungnya.

Baca juga: 5 Fakta Terkini Isu IKN Mangkrak 2025 dan Ditutup, OIKN Bantah Proyek Setop dan Pekerja Dipulangkan

Tidak hanya itu, akses transportasi juga memadai sejak adanya proyek pekerjaan ibu kota baru itu.

Ojek online, kurir pengantar makanan, hingga transportasi umum lainnya kini juga marak di sana.

Kondisi itu, diakui Sri Wahyuni cukup memudahkan, baik untuk aktivitasnya sehari-hari maupun untuk usahanya.

“Sekarang sudah ada ojek online, jadi kalau tidak bisa antar pesanan ke pelanggan, tingga pesan ojek saja, sudah enak sekarang,” ujarnya.

Hal senada juga dirasakan oleh Haerani, warga Desa Tengin Baru.

Ia mengatakan bahwa hampir seluruh jalanan yang ada di Sepaku beraspal mulus dengan adanya IKN.

Ia kembali mengingat beberapa tahun sebelumnya, di mana kondisi jalan masih berbatu dan ada lubang di hampir setiap sisi jalan.

Baca juga: Ragukan Ibukota Segera Pindah ke IKN, Pengamat Sebut Prabowo Fokus Wujudkan Janji Kampanyenya

Kini semuanya terasa serba cepat, karena pemerintah menurutnya memberikan perhatian lebih untuk Sepaku.

“Dulu kalau mau ke Balikpapan itu rasanya mikir-mikir karena jalanan rusak, setelah ada IKN ini, kalau mau ke Balikpapan cepat sampainya karena bagus semua jalanan,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini Sepaku sudah ramai dan suasananya dirasa lebih hidup dibandingkan dahulu.

Katanya, kalau anggaran IKN sudah tidak ada, dan IKN berhenti dibangun, maka Sepaku bisa saja kembali seperti dulu yang sepi.

“Kalau anggarannya dipangkas atau tidak dilanjutkan itu IKN bisa saja Sepaku sepi lagi, tapi kan pasti pemerintah punya pertimbangan yang baik,” tutupnya. (*)

OIKN: Pembangunan Tak Berhenti

Meski anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir, namun Otorita IKN memastikan pembangunannya tidak berhenti.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw, kepada Tribunkaltim.co.

Ia mengatakan, pembangunan di IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2025 ini memasuki tahap dua dan akan berlangsung hingga 2029 nanti.

Pada tahap kedua ini, yang akan dilakukan yakni penyiapan sarana dan prasarana, untuk target nusantara sebagai ibu kota politik di 2028.

"Dalam hal ini akan dibangun ekosistem yudisial, dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarananya," ungkapnya Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Soal Anggaran IKN Diblokir, Begini Tanggapan Masyarakat Sepaku PPU

Disinggung mengenai anggaran yang akan digunakan, kata Troy tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari investasi swasta dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Ia menjabarkan bahwa, pada 2025 ini total investasi yang akan masuk ke IKN, mencapai RpRp6,49 triliun sedangkan dari KPBU sebesar Rp60,93 triliun.

"Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap 2 tersebut sesuai dengan arahan bapak presiden dari APBN Rp48,8 triliun," sambungnya.

Karena kemampuan anggaran tersebut, ia memastikan bahwa IKN akan tetap berlanjut.

Baca juga: Kaltim Masih Butuh IKN Nusantara di Tengah Isu Pembangunan Ibu Kota Negara Mangkrak 2025

Para pekerja juga dipastikan tetap mendapatkan haknya, dan bekerja sebagaimana normalnya.

"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," pungkasnya. (*)