Anggaran IKN Kaltim Diblokir Pemerintah Pusat, Beda Respons OIKN, Rocky Gerung dan Warga Sepaku

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi terkini IKN Nusnatara, kabarnya anggaran IKN Kaltim diblokir pemerintah pusat.

Tengok perbedaan respons OIKN, Rocky Gerung dan warga Sepaku terkait anggaran IKN yang diblokir.

Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Dody mengungkapkan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara Sri Wahyuni, warga Desa Semoi Dua, yang mengungkapkan kekhawatirannya apabila anggaran benar-benar ditiadakan dan pembangunannya dihentikan.

Mengingat, IKN telah memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan di Sepaku, termasuk di desanya.

Di lain sisi meski anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir, namun Otorita IKN memastikan pembangunannya tidak berhenti.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw, kepada Tribunkaltim.co.

Baca juga: Otorita IKN Pastikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dilanjutkan

Rocky Gerung: IKN Harusnya Nol

Rocky Gerung menyebut banyak kritik yang mempertanyakan anggaran untuk IKN.

"Ya mungkin sekadar untuk pemeliharaannya oke Tetapi kalau masih ada semacam upaya untuk membangun bagian-bagian tertentu dari IKN maka itu artinya juga pemborosan," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (7/2/2025).

Rocky lalu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada Sumber Daya Manusia. Hal itu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Terutama membentuk manusia Indonesia dari sejak di bangku sekolah supaya bergizi,tahan secara fisik kecukupan nutrisi kan itu intinya jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi penghematan memang seharusnya IKN itu nol. Kan enggak ada gunanya kan apa efeknya dalam 5 tahun ke depan," imbuh Rocky.

Rocky lalu menyinggung saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi proyek Hambalang yang dibangung era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi pernah berkunjung ke proyek pusat olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Jumat (18/3/2016).

Diketahui, Proyek Hambalang mulanya hanya ditujukan untuk pembibitan atlet usia dini dan remaja. 

Namun, tujuan proyek itu diubah menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elite untuk berlaga di ajang kompetisi dunia. 

Alhasil, pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault semula hanya Rp 125 miliar.

Namun, akibat perubahan tujuan itu, anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 2,5 triliun. Proyek Hambalang terbengkalai sejak 2011 setelah kasus korupsi itu terungkap.

"Kalau  kita bandingkan misalnya kasus mangkraknya Hambalang yang jadi bahan olok-olok Presiden Jokowi di awal beliau memerintah 10 tahun lalu dia datangi Hambalang hanya untuk ngeledek SBY. Bahwa SBY bikin mangkrak nah kenapa enggak diteruskan oleh Jokowi," kata Rocky Gerung.

Rocky menuturkan Jokowi hanya memamerkan mangkraknya proyek Hambalang untuk mengolok-olok SBY. 

Ia membayangkan bila SBY melakukan hal yang sama pada saat ini. Namun, Rocky yakin Presiden ke-6 RI SBY tidak akan melakukan hal itu.

"Enggak mungkin kita lihat dari Pak SBY olok-olok terhadap mangkraknya IKN tetapi rakyat menemukan menemukan sinyal itu bahwa sebetulnya Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau bahkan pembatalan anggaran," ujarnya.

Rocky lalu menilai IKN adalah warisan kepentingan Jokowi yang mesti dihentikan karena tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

"Terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh impactnya, terhadap masuknya investasi asing enggak ada tuh karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor," ujar Rocky.

Anggaran IKN Diblokir

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sempat menyebut anggaran IKN tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

"Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," lanjut Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya. 

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

 “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya.

Respons Masyarakat Sepaku

Anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dipangkas dan diblokir.

Hal itu menuai beragam komentar dari masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), lokasi IKN berada.

Salah satunya adalah Sri Wahyuni, warga Desa Semoi Dua, yang mengungkapkan kekhawatirannya apabila anggaran benar-benar ditiadakan dan pembangunannya dihentikan.

Mengingat, IKN telah memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan di Sepaku, termasuk di desanya.

“Sayang sekali kalau distop pembangunannya, karena kita seperti ini cukup maju karena adanya IKN,” ungkapnya, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Kaltim Masih Butuh IKN Nusantara di Tengah Isu Pembangunan Ibu Kota Negara Mangkrak 2025

Sri Wahyuni yang memiliki usaha kue kering juga menyebutkan, salah satu dampak positif yang dirasakan selama ini adalah banyaknya pendatang yang tinggal di Sepaku.

Hal itu membuat pembeli produknya semakin ramai.

Hampir setiap hari ada saja pesanan kue yang ia terima dari perusahaan-perusahaan di Sepaku.

“Dulu di sini sepi, kita mau jualan juga susah. Sekarang jadi ramai kalau kita jualan, apalagi jual makanan,” sambungnya.

Baca juga: 5 Fakta Terkini Isu IKN Mangkrak 2025 dan Ditutup, OIKN Bantah Proyek Setop dan Pekerja Dipulangkan

Tidak hanya itu, akses transportasi juga memadai sejak adanya proyek pekerjaan ibu kota baru itu.

Ojek online, kurir pengantar makanan, hingga transportasi umum lainnya kini juga marak di sana.

Kondisi itu, diakui Sri Wahyuni cukup memudahkan, baik untuk aktivitasnya sehari-hari maupun untuk usahanya.

“Sekarang sudah ada ojek online, jadi kalau tidak bisa antar pesanan ke pelanggan, tingga pesan ojek saja, sudah enak sekarang,” ujarnya.

Hal senada juga dirasakan oleh Haerani, warga Desa Tengin Baru.

Ia mengatakan bahwa hampir seluruh jalanan yang ada di Sepaku beraspal mulus dengan adanya IKN.

Ia kembali mengingat beberapa tahun sebelumnya, di mana kondisi jalan masih berbatu dan ada lubang di hampir setiap sisi jalan.

Baca juga: Ragukan Ibukota Segera Pindah ke IKN, Pengamat Sebut Prabowo Fokus Wujudkan Janji Kampanyenya

Kini semuanya terasa serba cepat, karena pemerintah menurutnya memberikan perhatian lebih untuk Sepaku.

“Dulu kalau mau ke Balikpapan itu rasanya mikir-mikir karena jalanan rusak, setelah ada IKN ini, kalau mau ke Balikpapan cepat sampainya karena bagus semua jalanan,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini Sepaku sudah ramai dan suasananya dirasa lebih hidup dibandingkan dahulu.

Katanya, kalau anggaran IKN sudah tidak ada, dan IKN berhenti dibangun, maka Sepaku bisa saja kembali seperti dulu yang sepi.

“Kalau anggarannya dipangkas atau tidak dilanjutkan itu IKN bisa saja Sepaku sepi lagi, tapi kan pasti pemerintah punya pertimbangan yang baik,” tutupnya. (*)

OIKN: Pembangunan Tak Berhenti

Meski anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir, namun Otorita IKN memastikan pembangunannya tidak berhenti.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw, kepada Tribunkaltim.co.

Ia mengatakan, pembangunan di IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2025 ini memasuki tahap dua dan akan berlangsung hingga 2029 nanti.

Pada tahap kedua ini, yang akan dilakukan yakni penyiapan sarana dan prasarana, untuk target nusantara sebagai ibu kota politik di 2028.

"Dalam hal ini akan dibangun ekosistem yudisial, dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarananya," ungkapnya Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Soal Anggaran IKN Diblokir, Begini Tanggapan Masyarakat Sepaku PPU

Disinggung mengenai anggaran yang akan digunakan, kata Troy tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari investasi swasta dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Ia menjabarkan bahwa, pada 2025 ini total investasi yang akan masuk ke IKN, mencapai RpRp6,49 triliun sedangkan dari KPBU sebesar Rp60,93 triliun.

"Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap 2 tersebut sesuai dengan arahan bapak presiden dari APBN Rp48,8 triliun," sambungnya.

Karena kemampuan anggaran tersebut, ia memastikan bahwa IKN akan tetap berlanjut.

Baca juga: Kaltim Masih Butuh IKN Nusantara di Tengah Isu Pembangunan Ibu Kota Negara Mangkrak 2025

Para pekerja juga dipastikan tetap mendapatkan haknya, dan bekerja sebagaimana normalnya.

"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," pungkasnya. (*)