DPRD Mahulu Perjuangkan Kenaikan TPP Guru, akan Bertemu Pimpinan Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (DPRD Mahulu) berjanji akan memperjuangkan aspirasi tenaga pendidik terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang belum mengalami kenaikan. 

Dijelaskan melalui Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan pimpinan daerah untuk membahas masalah ini lebih lanjut.  

"Dan tentunya kami dari lembaga DPRD juga akan memperjuangkan ini," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Mahulu, Senin (10/2/2025).  

Menurutnya, pembahasan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi terkait TPP guru.  

Baca juga: DPRD Mahulu Targetkan Pembentukan AKD Rampung pada 12 Februari 2025

"Akan ada lagi pertemuan. Setelah kami dari lembaga DPRD berbicara dengan pimpinan pemerintah, bupati, wakil bupati, kemudian sekda selaku ketua TAPD, supaya membahas ini lebih lanjut," tuturnya.  

Ia menegaskan bahwa yang menjadi persoalan saat ini adalah TPP untuk tahun 2025, bukan tahun 2026.  

"Sebenarnya yang diributkan ini atau yang dibahas ini adalah untuk 2025, bukan 2026. Kalau 2026 kan baru mau masuk tahapan ya, jadi yang dipermasalahkan saat ini adalah TPP untuk tahun 2025," ucapnya.  

Namun, ia mengakui bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah disahkan pada 31 November 2024 lalu.

Baca juga: DPRD Mahulu Resmi Lantik Pimpinan dan PAW, Demokrasi Daerah Kian Kokoh

Meski demikian, DPRD tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga pendidik.  

"Dan karena pengesahan anggaran APBD 2025 sudah kita saksikan tanggal 31 November yang lalu, tentunya ini agak sulit ya, tapi kita akan tetap perjuangkan," tegasnya.  

Dorong Cari Solusi TPP Guru

Ia mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat guna mencari jalan keluar.  

"Kemendagri nanti bersama pemerintah juga ke Kementerian Keuangan supaya bisa memberikan solusi untuk tenaga pendidikan di Mahakam Ulu," tuturnya. 

Ia menambahkan bahwa Mahakam Ulu sebagai kabupaten perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran, sehingga kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik sangat dibutuhkan.  

Baca juga: DPRD Mahulu Komitmen Dorong Pembangunan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

"Kalau kita mungkin masuknya dalam ini ya, Kabupaten Perbatasan," imbuhnya.  

DPRD Mahakam Ulu berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat agar kesejahteraan guru di Mahakam Ulu dapat meningkat seiring dengan kebijakan yang berlaku di daerah lain. (*)